Gubernur Ganjar Pranowo Diminta Turun Tangan Kasus Bendungan Bener
Minggu, 25 April 2021 09:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta turun tangan memberikan penjelasan secara detil kepada semua pihak terkait dengan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional, artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham akan proyek ini sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bidang Infrastruktur Sukirman di Semarang, Ahad, 25 April 2021.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, Ganjar Pranowo harus bisa menjelaskan proyek tersebut, apalagi ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo.
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus koordinator pemerintahan kabupaten/kota, lanjut dia, Ganjar harus paham akan persoalan yang muncul di lapangan.
Pihaknya menyesalkan terjadinya bentrokan saat sosialisasi tambang Bendungan Bener di Desa Wadas pada Jumat lalu.
"Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif," ucapnya.
Apalagi, lanjut Sukirman, sejak dimulai pembangunannya pada akhir 2018, proyek itu memang beberapa kali terkendala beberapa permasalahan terutama terkait ganti rugi lahan. Dirinya berharap peristiwa bentrokan itu menjadi yang terakhir di Jawa Tengah.
Fraksi PKB DPRD Jateng telah membentuk tim, khususnya anggota FPKB dari daerah pemilihan di Kabupaten Purworejo untuk pengecekan ke lapangan.
"Kami sudah mulai turun, bahan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait, juga Pak Gubernur Ganjar Pranowo. FPKB akan panggil Gubernur Jateng," katanya.
