Terjerat Kasus Suap Penyidik KPK, Ini Total Kekayaan Wali Kota Tanjungbalai

Reporter

M Rosseno Aji

Jumat, 23 April 2021 16:52 WIB

Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial. ANTARA/Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial menjadi tersangka pemberi suap kepada penyidiknya Stepanus Robin Pattuju. Suap itu diduga diberikan agar Robin menghentikan proses hukum kasus Syahrial yang sedang diselidiki KPK.

“KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah oleh oknum penyidik KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

KPK menduga Syahrial berencana memberikan Rp 1,5 miliar kepada Robin dkk untuk menghentikan kasusnya di KPK. Dari jumlah itu, Syahrial diduga telah memberikan Rp 1,3 miliar. Jumlah uang yang diberikan oleh politikus Partai Golkar kepada penyidik KPK asal kepolisian itu memiliki persentase sekitar 10 persen dari total harta kekayaannya.

Menilik laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari situs KPK, Syahrial terakhir melaporkan harta kekayaannya pada Februari 2021. Total hartanya mencapai Rp 11,6 miliar. Harta tersebut didominasi oleh kepemilikan rumah dan tanah. Syahrial tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tanjungbalai dan Labuhan Batu yang ditaksir berharga Rp 9,1 miliar.

Syahrial melaporkan memiliki mobil dan motor berjumlah 10 unit dengan total Rp 1,7 miliar. Mobil yang mengisi garasinya di antaranya bermerk Jeep Wrangler dan Mercedes Benz.

Advertising
Advertising

Wali Kota dua periode ini juga memiliki motor gede Harley Davidson seharga Rp 390 juta. Selain itu, Syahrial juga memiliki harta bergerak lainnya sebanyak Rp 342 juta, uang kas seharga 396 juta. Selain Syahrial dan Stepanus, KPK juga menetapkan pengacara Maskur Husain sebagai tersangka di kasus suap.

Baca juga: Kemungkinan Penyidik Penerima Suap Dipecat, Polri: Kami Tunggu Proses di KPK

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

15 jam lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya