Cerita Kakak Wali Kota Tanjungbalai soal Kasus Pemerasan Penyidik KPK

Rabu, 21 April 2021 17:41 WIB

Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial. ANTARA/Istimewa

TEMPO.CO, Medan - Seorang penyidik kepolisian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga minta uang hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya. KPK tengah menelusuri dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial.

Penyidik komisi antirasuah dengan pengawalan polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Sriwijaya, Tanjungbalai, kemarin. Rumah tersebut disebut-sebut sebagai rumah keluarga Syahrial.

Sumber Tempo di Kota Tanjungbalai, yang menolak identitasnya ditulis, menyebut, rumah yang digeledah KPK diketahui milik keluarga Syahrial. "Dari dalam rumah, penyidik KPK menyita dokumen proyek Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman atau Perkim," kata sumber tersebut, Rabu, 21 April 2021.

Salah seorang abang Syahrial bernama Mahyaruddin Salim mengaku baru mengetahui kedatangan KPK ke Tanjungbalai dan memeriksa adiknya, kemarin siang setelah membuka pesan singkat di handphone nya.

"Saya baca, KPK sedang di Tanjungbalai," ujar Mahyaruddin yang juga anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Golkar tersebut kepada Tempo, Rabu 21 April 2021.

Advertising
Advertising

Menurut Mahyaruddin, adiknya memang pernah diperiksa KPK awal Januari 2019. Namun dia tidak mengetahui adiknya diperiksa KPK dalam hal apa.

"Karena dia sudah jadi wali kota dan saya juga sibuk wiraswasta sebelum terpilih anggota dewan, saya tidak pernah bertanya ke Syahrial penyebab dia diperiksa KPK. Namun saya ingat pemeriksaan itu awal Januari 2019."

Syahrial, ujar Mahyaruddin, juga tidak pernah menyampaikan kepada dia tentang masalah yang sedang dihadapi. "Termasuk mengenai penyidik KPK yang diduga minta uang, kami tidak tahu soal itu," ujar Mahyaruddin.

Catatan Redaksi:

Judul berita ini direvisi pada Rabu, 21 April 2021, pukul 18.38 WIB. Revisi dilakukan pada kata Adik, seharusnya Kakak. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

11 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

11 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

14 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

16 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

17 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

23 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya