TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan uji klinis vaksin Nusantara mestinya murni berdasarkan sains dan prosedur penelitian yang ada. Ia menilai uji klinis tersebut mestinya tak dikaitkan dengan nasionalisme, politik, ekonomi, atau aspek lainnya.

"Apa pun aspeknya ini adalah masalah uji klinis, bukan uji nasionalisme. Kalau uji klinis tidak boleh dikaitkan dengan apa pun, mau nasionalisme, politik, ekonomi, tidak ada kaitannya, ini murni sains," kata Dicky kepada Tempo, Ahad, 18 April 2021.

Dicky mengatakan BPOM memiliki Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) yang dirilis pada 2016. Dia mengatakan tim peneliti seharusnya memahami dan tak mematuhi pedoman tersebut.

Menurut Dicky, pengabaian terhadap kaidah ilmiah dan prosedur riset menyangkut produk kesehatan mestinya tak boleh terjadi, apalagi dalam situasi pandemi. "Karena itu sangat vital dan berbahaya sekali," ujar Dicky.

Dicky mengatakan prosedur ilmiah tersebut mengikat siapa pun, baik peneliti dalam negeri maupun pihak asing. Sempat bekerja selama enam tahun di Kementerian Kesehatan, termasuk mengawal riset dengan pihak asing, Dicky menyebut prosedur uji itu sebenarnya sudah sangat baku.

Di antaranya, ada mekanisme interdepth yang melibatkan banyak kementerian. Keputusan pun diambil melalui mekanisme interdepth ini. Posisi BPOM, kata Dicky, sebetulnya berada di ujung sebagai penjaga gawang terakhir.

"Kalau yang disebut penjaga gawang terakhir saja tidak dipedulikan, ini ada apa. Saya jadi bertanya ada apa sebetulnya," kata Dicky.

Sentimen nasionalisme ini turut mewarnai polemik vaksin Nusantara. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim ada unsur kedaulatan negara sehingga mereka sudi menjadi relawan uji klinis tahap kedua vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini.

Sejumlah anggota Komisi Kesehatan DPR juga pernah mencecar BPOM lantaran tak memberikan izin uji klinis tahap kedua. Mereka menuding BPOM ingin menjegal karya anak bangsa. "BPOM betul-betul tidak mendukung pengembangan vaksin dalam negeri," kata Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi Golkar, Melkiades Laka Lena.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Baca: Polemik Vaksin Nusantara, IDI Ingatkan DPR Tidak Ambil Alih Kinerja BPOM