Kilas Nasional: Perdagangan Orang, MK Anulir Orient Riwu, dan Vaksin Nusantara

Jumat, 16 April 2021 06:02 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan usai pengambilan sampel darah untuk penyuntikan vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 14 April 2021. Vaksin Nusantara ini dikembangkan menggunakan metode berbasis sel dendritik autolog yang diklaim menjadi yang pertama di dunia untuk Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Tiga berita kanal nasional telah menyedot perhatian publik sepanjang Kamis, 15 April 2021. Ketiga berita itu memuat topik berbeda yang meliputi kasus perdagangan orang, diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, hingga polemik vaksin Nusantara.

Isu-isu tersebut menduduki puncak artikel yang paling banyak dibaca. Berikut ini rangkuman tiga berita terpopuler nasional.

Kasus perdagangan orang meningkat

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meningkat saat pandemi Covid-19. Aktivis kemanusiaan di Batam, RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, mengatakan mafia perdagangan orang semakin banyak menyusul tingginya tingkat pemutusan hubungan karyawan atau PHK.

Paschalis berujar pelaku bahkan sudah berani menampilkan diri mereka di media sosial. “Mereka berani menelanjangi diri mereka, misalnya posting rekrutmen dengan menampilkan foto-foto kegiatan dan lainnya,” ujar Paschalis kepada Tempo di Batam, 13 Maret 2021.

Advertising
Advertising

Sebenarnya korban mengetahui jejaring ini. Namun himpitan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan lain. Menurut Paschalis, penyebab perdagangan orang masif terjadi karena masalah keluarga, tuntutan ekonomi, budaya, patriarki dan lainnya. “Hampir seluruh korban terpaksa melakukan itu karena tidak ada pilihan lain,” katanya.

Koordinator Migrant Care Malaysia, Alex Ong, mengatakan saat ini tindakan perdagangan orang tidak hanya secara ilegal, tapi juga legal. Alex sedang menangani 105 orang yang dipekerjakan secara legal di Malaysia. Fakta di lapangan hanya 35 orang yang bekerja di perusahaan. “Yang lain tidak tahu dijual kemana,” ujar Alex saat dihubungi Tempo dari Batam, pertengahan Maret 2021.

Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Komisaris Besar Arie Darmanto mengatakan kasus perdagangan orang akan sulit diberantas jika masih mengandalkan ego sektoral. “Ibaratkan nyamuk, diberantas sekarang besok ada lagi, tetapi kalau kita sama-sama semuanya membersihkan gorong-gorong, got yang macet dibersihkan, nyamuk pasti hilang, begitulah analoginya,” kata Arie.

Arie berujar kasus perdagangan orang terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam taraf negara berkembang. “Peluang kekurangan tenaga kerja itulah yang dimanfaatkan oleh oknum mafia yang disebut pemodal besar melancarkan kejahatannya,” kata Arie.

<!--more-->

Data Polda Kepri menunjukkan pada 2017, terdapat tujuh orang tersangka kasus TPPO. Kemudian pada 2018 terdapat 17 tersangka. Sedangkan pada 2019 terdapat 6 tersangka dan pada 2020 naik menjadi 18 orang. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus, pada 2017 terdapat 4 kasus, 2018 berjumlah 12 kasus, 2019 sebanyak 4 kasus, dan 2020 mencapai 10 kasus.

MK diskualifikasi Orient Riwu Kore

Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Orient Riwu Kore-Thobias Uly, karena kasus kewarganegaraan. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang paling lambat 60 hari.

Calon Wakil Bupati Sabu Riajua, Thobias Uly yang berpasangan dengan Calon Bupati Orient Riwu Kore menyatakan menerima putusan MK. "Sudah ada putusan MK. Jadi kami terima saja putusan itu karena tidak ada langkah lain. Apalagi sudah final," kata Thobi.

Ia mengaku cukup kecewa dengan putusan MK karena telah berjuang dan mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga hingga akhirnya menang. Namun, MK mengeluarkan keputusan untuk mendiskualifikasi. "Sebagai manusia tentu kecewa, karena kami telah berjuang dan menang, lalu dibatalkan," ujarnya.

Polemik vaksin Nusantara

Publik dari berbagai kalangan ramai menanggapi proses uji klinis vaksin Nusantara. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai vaksin Nusantara mengandung tendensi yang tidak pas.

"Seolah mengesankan ini produk dalam negeri atau kreasi dalam negeri padahal faktanya tidak," kata Dicky kepada Tempo, Rabu, 14 April 2021.

Dicky berujar, dalam dunia ilmiah, hal tersebut tidak etis. Sebab, metode berbasis sel dendritik pada vaksin Covid-19 bukan dicetuskan oleh orang Indonesia. "Itu sudah lama. Satu dekade terakhir masalah dendritik sel itu mengemuka dan masih dalam preklinik," katanya.

Menurut Dicky, metode ini memang diakui memiliki potensi. Namun, saat berbicara strategi pandemi, peneliti harus memilih intervensi, teknologi, atau riset yang jelas memberikan dampak terhadap perbaikan kesehatan masyarakat. "Jadi kalau memilih riset vaksin artinya yang memang memiliki dasar ilmiah yang kuat atau rekomendasi ilmiah yang kuat," ujar dia.

Dicky mencontohkan metode messenger RNA atau mRNA dalam teknologi vaksin cenderung baru. Namun, rujukan ilmiahnya sudah banyak dan kuat, sehingga beberapa vaksin Covid-19 yang dikembangkan negara maju menggunakan teknologi tersebut.

Teknologi mRNA, kata Dicky, mampu menghadapi virus dengan karakter SARS-CoV-2 yang sering bermutasi dan punya banyak varian. "Dia sangat dinamis, teknologi ini bisa memodifikasi sehingga bisa merespons varian baru yang muncul," katanya soal polemik uji klinis vaksin Nusantara.

Baca juga: Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOGI EKA SAHPUTRA | FRISKI RIANA | YOHANES SEO

Berita terkait

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

53 menit lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

23 jam lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

2 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

2 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

3 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

3 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya