Anggota Komisi VII DPR Berharap Bambang Brodjonegoro Jadi Kepala BRIN

Minggu, 11 April 2021 21:04 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 27 November 2017. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman mengatakan penunjukan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Maman saat ditanya peluang reshuffle kabinet dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan badan.

Namun, Maman berharap posisi itu bakal dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro. "Kepala BRIN memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Namun saran saya tetap Pak Bambang Brodjonegoro saja," kata Maman kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

Maman beralasan, latar belakang Bambang yang saat ini menjabat Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN akan membuat transisi kelembagaan BRIN menjadi lebih mudah dan cepat. Ia mengatakan belum tentu begitu halnya ketika posisi Kepala BRIN diisi oleh orang baru.

"Karena beliau (Bambang) sudah Menristek, kalau beliau ditunjuk menjadi Kepala BRIN, proses persiapan utk membangun lembaga BRIN ini menjadi lebih mudah karena beliau tidak perlu lagi beradaptasi, proses transisinya bagus," kata politikus Golkar ini.

Maman mengatakan pembentukan BRIN adalah perintah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ia berujar, undang-undang itu mengamanatkan adanya penguatan lembaga BRIN menjadi sebuah badan otonom. Nantinya, kata Maman, riset-riset di setiap kementerian akan berada di bawah BRIN.

Advertising
Advertising

Maman pun berharap pemerintah menjalankan BRIN sesuai dengan UU Sisnas Iptek. Ia mengatakan perlunya keseriusan pemerintah agar kebijakan tersebut betul-betul berjalan dan tak ada lagi ego sektoral antarkementerian.

"Harapan saya kalau memang ristek dipindahkan ke Kemendikbud, harus ada political will yang serius dari pemerintah untuk betul-betul menjalankan BRIN sesuai UU Sisnas Iptek," ujar Maman.

Seiring dengan perubahan BRIN menjadi lembaga otonom, Presiden Jokowi melebur Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Jumat, 9 April lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan persetujuan atas rencana tersebut.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Baca: Kemendikbud Sebut Peleburan Kemenristek Akan Perkuat Pendidikan Tinggi

Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

2 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

3 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

4 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

5 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

5 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

5 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Peneliti BRIN Soroti Potensi Kecemburuan di Internal Polisi

7 jam lalu

Revisi UU Polri, Peneliti BRIN Soroti Potensi Kecemburuan di Internal Polisi

Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal polisi akibat revisi UU Polri yang dapat memperpanjang masa jabatan aparat penegak hukum tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

7 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Sejarah Hari Buku Nasional yang Diperingati Tiap Tanggal 17 Mei

7 jam lalu

Sejarah Hari Buku Nasional yang Diperingati Tiap Tanggal 17 Mei

Perayaan Hari Buku Nasional bertepatan juga dengan berdirinya Perpustakaan Nasional RI yaitu pada 17 Mei 1980.

Baca Selengkapnya