DPR Cecar Kepala BPOM karena Dinilai Kurang Mendukung Vaksin Nusantara

Reporter

Friski Riana

Kamis, 8 April 2021 21:56 WIB

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito (kiri) memberikan keterangan saat meninjau Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki semangat mendukung pengembangan vaksin Covid-19 dalam negeri, seperti Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

"Ini kalau kita lihat Bu Penny, spirit Badan POM dengan pengembangan vaksin dalam negeri tidak ada. Badan POM betul-betul tidak mendukung pengembangan vaksin dalam negeri," kata Melki dalam rapat kerja DPR, Kamis, 8 April 2021.

Melki menilai Badan POM seperti memukul mundur ke belakang proses uji klinis yang dilakukan terhadap vaksin Nusantara. Padahal, kata dia, ada sejumlah masyarakat yang bersedia menerima vaksin Nusantara. Salah satunya politikus senior Golkar, Aburizal Bakrie.

Melki mengaku menerima sebuah video yang menampilkan Aburizal Bakrie sedang mengikuti uji validasi vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. "Saya kaget tiba-tiba dikirimi Pak Aburizal Bakrie sudah pergi vaksin Nusantara di RSPAD, dia disutnik, ambil darah dan menjalani proses ini," katanya.

Bahkan, kata Melki, ibunya juga ingin disuntik vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto tersebut.

Advertising
Advertising

Menurut Melki, Badan POM semestinya memberikan persetujuan atas uji klinis tahap II terhadap vaksin Nusantara. "Badan POM tidak punya hak menentukan hasil penelitian orang, bukan minta EUA (izin penggunaan darurat) seperti vaksin lain. Ini orang lagi penelitian, minta izin saja susah banget dari Badan POM," kata dia.

Jika uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara tidak disetujui, Melki menilai pengembangan dan riset dalam negeri tidak bsia bertumbuh. Ia pun berharap BPOM tetap mandiri, profesional, dan memiliki semangat mendukung vaksin dalam negeri.

FRISKI RIANA

Baca: Dokumen BPOM Ungkap Kejanggalan Penelitian Vaksin Nusantara, Apa Saja?

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

5 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya