Mundur dari Demokrat Kubu Moeldoko, Razman Sebut Tak Cocok Dengan Nazaruddin

Reporter

Egi Adyatama

Jumat, 2 April 2021 16:20 WIB

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat KLB Razman Nasution usai laporannya terhadap Andi Alfian Mallarangeng ditolak di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Maret 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Razman Arif Nasution, mengatakan pengunduran diri dari jabatannya di Demokrat tidak lepas dari keberadaan Muhammad Nazaruddin. Ia mengaku tak sejalan dengan Nazaruddin yang merupakan eks narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.

"Menurut saya keberadaan Nazarudin adalah beban bagi Partai Demokrat hasil KLB," kata Razman di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 2 April 2021.

Razman enggan mendetailkan maksud membebani yang disebut. Namun ia mengaku tak nyaman dengan keberadaan Muhammad Nazaruddin di dalam tubuh Partai Demokrat versi KLB. Hal itu, kata dia, telah ia sampaikan ke pimpinan Demokrat kubu Moeldoko.

"Banyak hal hukum yang menurut saya dia tak perlu campuri. Dan itu ada perdebatan-perdebatan. Ini ada saksinya. Dan dia resisten ada di Partai Demokrat," kata Razman.

Salah satu alasan Razman keluar dari Partai Demokrat adalah karena mengaku tak dilibatkan dalam sejumlah hal yang seharusnya menjadi urusannya sebagai Ketua Advokasi dan Hukum. Salah satunya, ia mengaku, kaget berkas laporan KLB yang diberikan pada Kementerian Hukum dan HAM ternyata tak lengkap. Hal ini berujung pada penolakan hasil KLB pada Rabu, 31 Maret 2021 lalu.

Advertising
Advertising

"Ketika saran saya sebagai koordinator, lalu kemudian dibantah, diarahkan, dan lainnya, tak sesuai dengan pikiran saya. Sementara saya yang akan bekerja di lapangan," kata Razman ihwal pengunduran diri dari Demokrat kubu Moeldoko.

Baca juga: Razman Arif Mundur dari Ketua Advokasi dan Hukum Demokrat Kubu Moeldoko

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

12 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

12 jam lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

1 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

1 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

4 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

4 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya