TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu inisiator Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat, Darmizal, mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak hasil kongres di Deli Serdang. Hal ini, kata dia, membantah tudingan bahwa pemerintah ikut campur dalam polemik Partai Demokrat.

"Terbukti tuduhan mereka terhadap pemerintah yang menjadi dalang kudeta itu di mana mengaitkan pihak Istana di balik peristiwa rencana pengambilalihan kekuasaan pimpinan Partai Demokrat, sehingga dia berkirim surat ke presiden untuk minta klarifikasi," kata Darmizal kepada Tempo, Kamis, 1 April 2021.

Darmizal mengatakan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang menyatakan penolakan hasil KLB, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah bekerja proporsional, profesional, dan prosedural.

Pemerintah melihat ada kekurangan tidak dilampirkannya mandat-mandat dari DPD dan DPC berdasarkan AD/ART 2020, yang jadi landasan KLB. "Kan kami gak pakai itu," kata Darmizal.

Dia mengatakan langkah dari kubu Moeldoko selanjutnya ialah maju ke pengadilan. Ia meyakini dan memastikan bahwa pengadilan adalah tempat tertinggi bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Oleh karena itu, kami maju ke pengadilan keputusan pengadilan adalah keputusan yang harus ditaati oleh semua orang. Termasuk mereka yang berpesta pora bangga-bangga hari ini, muji-muji hari ini," kata Darmizal soal hasil KLB Demokrat yang ditolak pemerintah.

Baca juga: KLB Demokrat Ditolak Pemerintah, Darmizal: Pak Moeldoko Enjoy Aja