Penggagas KLB Demokrat Sebut Moeldoko Santai Tanggapi Putusan Menkumham

Kamis, 1 April 2021 20:17 WIB

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat Deli Serdang, Darmizal, menyebut Moeldoko santai menanggapi keputusan pemerintah.

Darmizal juga mengatakan Moeldoko tak heboh menanggapi celaan-celaan yang dialamatkan ke dirinya. "Ya enjoy aja, itu kan baru halaman pertama dari suatu masalah dari demokrasi dan demokratisasi ke depan," kata Darmizal kepada Tempo, Kamis petang, 1 April 2021, ihwal respons Moeldoko.

Menurut Darmizal, Moeldoko adalah seorang jenderal yang santri. Ia mengatakan Mantan Panglima TNI itu tak memperhatikan kalimat-kalimat tak pantas yang menyerang dirinya.

"Paling-paling beliau katakan gini, 'Ah itu kan mengurangi dosa kita. Kalau ada orang mengurangi dosa kita ngapain kita ribu, biarkan saja, kebenaran pasti tegak'. Itu platformnya yang disampaikan ketua umum kami," ucap Darmizal.

Rabu kemarin, 31 Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan bahwa pemerintah menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang. Yasonna mengatakan hasil verifikasi Kementerian menemukan masih ada berkas yang tak lengkap, di antaranya mandat ketua DPD dan DPC untuk perwakilan yang datang ke KLB Sibolangit.

Advertising
Advertising

Darmizal mengatakan pihaknya menghormati keputusan Menkumham tersebut. Dia mengatakan keputusan itu hanya babak baru dan mereka bakal menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Darmizal membantah gugatan ke pengadilan itu merupakan arahan Moeldoko. Ia mengatakan Ketua Umum hasil KLB Demokrat ini mengambil keputusan secara kolektif kolegial setelah meminta pendapat dari para pendukungnya.

Baca juga: KLB Demokrat Ditolak, Kubu Moeldoko Buka Opsi Gugat ke PTUN



Berita terkait

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

5 jam lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

1 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

1 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

2 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

2 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

2 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

4 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

4 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya