TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa berita yang menjadi perhatian pembaca pada Jumat 25 Maret 2021 hingga pagi ini yaitu keputusan pemerintah untuk melarang pelaksanaan mudik lebaran 2021. Keputusan ini setelah mempertimbangkan dampaknya ke depan. Kemudian, Demokrat mempersilakan kasus Hambalang dibuka dengan syarat tidak dilakukan tebang pilih.

Berikut rangkuman beritanya:

1. Pemerintah putuskan mudik lebaran 2021 dilarang

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa mudik lebaran 2021 ditiadakan.

"Sesuai dengan arahan presiden dan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan pada 23 Maret 2021 di Kantor PMK yang dipimpin Menko PMK, serta hasil konsultasi dengan presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan," ujar Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Jumat, 26 Maret 2021.

Muhadjir menyebut, ketentuan mudik lebaran 2021 berlaku untuk seluruh ASN, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

Baca: Larang Mudik Lebaran 2021, Pemerintah Siapkan Bansos Akan Disalurkan Awal Mei

2. Demokrat persilakan kasus Hambalang dibuka, asalkan tidak tebang pilih

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya memiliki sikap tegas dan jelas terkait kasus korupsi Hambalang. Demokrat, kata Herzaky, mempersilakan jika penegak hukum ingin kembali membuka kasus tersebut.

Herzaky meminta tak ada keraguan dari penegak hukum bila pengusutan kembali kasus itu memang diperlukan. Dia meminta prosesnya dibuat terang seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden.

"Jadikan prosesnya tetap terang-benderang seperti di era Bapak SBY. Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Maret 2021.

Kasus korupsi Hambalang sebelumnya kembali diungkit oleh mantan kader Demokrat Max Sopacua yang juga mendukung Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Max, yang didapuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko ini bahkan menyinggung peran Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam perkara tersebut.

Herzaky mempertanyakan apakah kubu KLB Deli Serdang memiliki bukti baru yang dapat membantu pengungkapan kasus Hambalang itu. Dia mengatakan Max cs semestinya menyerahkan kepada penegak hukum jika mereka memang memiliki bukti baru tersebut.

Max cs, kata Herzaky, semestinya tidak menebar fitnah apabila mereka tak mempunyai bukti baru. "Jika memang tidak punya bukti apa-apa, jangan sibuk menebar fitnah dan hoax. Sebaiknya diam saja, daripada mengotori ruang publik dengan kata-kata yang tak bermanfaat," kata Herzaky.

Herzaky mengimbau para pelaku KLB Deli Serdang, yang disebutnya sebagai begal politik, untuk tak membuat narasi-narasi kosong, apalagi bohong dan fitnah. Ia juga mendesak kubu KLB Demokrat berhenti mencari sensasi tak penting dan hanya melempar kegaduhan di masyarakat.

"Jangan seperti yang dikatakan pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Bunyinya saja besar, tapi tak ada isinya," ujar dia.

Herzaky mengatakan semua pihak mestinya menjaga iklim demokrasi tetap sejuk dan kondusif. Ia berujar, Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tetap berfokus bekerja nyata untuk masyarakat.

Berita soal larangan mudik lebaran 2021 dan sikap Demokrat soal desakan kasus hambalang dibuka menjadi paling banyak dibaca.