Suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlangsungnya sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab yang digelar secara virtual pada Jumat, 19 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Petrus Selestinus menyebutkan terdakwa Rizieq Shihab menolak hadir di sidang daring dapat dianggap mempersulit persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. "Terancam pasal pidana," kata Petrus Selestinus, Kamis 25 Maret 2021.
Petrus menuturkan Rizieq dan pengacaranya, Munarman tidak seharusnya mengambil tindakan walk out saat sidang perdana beragendakan dakwaan. Petrus menjelaskan, seorang terdakwa yang menolak mengikuti sidang virtual ataupun sidang langsung telah merendahkan martabat peradilan di Indonesia.
Pengacara itu menduga, Rizieq bersikukuh meminta hakim menggelar sidang secara langsung untuk mengumpulkan massa agar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Petrus menyarankan agar aparat kepolisian mempersiapkan strategi pengamanan di setiap sidang Rizieq Shihab, terlebih saat ini masa pandemi COVID-19 yang harus menghindari kerumunan massa.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan berpendapat tidak tertutup kemungkinan Rizieq Shihab dan kuasa hukum dijerat pidana akibat ulahnya selama persidangan offline.
Edi Hasibuan yakin majelis hakim yang menyidangkan Rizieq Shihab tidak akan terpengaruh terhadap desakan massa yang datang ke sekitar pengadilan. "Saya yakin majelis hakim akan memberikan putusan yang berkeadilan," ujar Edi Hasibuan.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata memastikan akan menelisik perilaku Rizieq Shihab melalui tayangan video di persidangan untuk memastikan apakah terdapat tindakan merendahkan martabat hakim atau tidak.
