TEMPO.CO, Jakarta-Juru bicara kubu Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang, Muhammad Rahmad, menyebut Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono telah membangun narasi menyesatkan lewat corong juru bicara mereka. Di antaranya, menurut Rahmad, SBY dan AHY telah menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Istana terlibat dalam KLB Deli Serdang dan menuduh Kepala Staf Presiden Moeldoko membeli Partai Demokrat.

"Sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale, menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," kata Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Maret 2021.

Rahmad menyebut SBY dan AHY juga berlaku playing victim seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi. Dia juga menuding SBY dan AHY mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan SBY dan AHY melakukan tindakan-tindakan brutal terhadap kader-kader Demokrat di kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia dengan memaksa mereka menandatangani surat pernyataan yang disertai ancaman dan/atau ancaman pemecatan.

Menurut dia, pernyataan dan cara-cara itu telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Padahal, ujar Rahmad, pemerintahan Jokowi saat ini sedang mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional.

"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata Rahmad.

Kubu KLB Demokrat Deli Serdang hari ini menggelar konferensi pers di kawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kawasan ini dibangun ketika SBY menjadi presiden. Namun pembangunannya mandek dengan adanya korupsi yang menyeret sejumlah kader Demokrat ketika itu, di antaranya Muhammad Nazaruddin yang ketika itu menjabat bendahara umum dan Anas Urbaningrum, ketua umum Demokrat ketika itu.

Penggagas KLB Demokrat, Darmizal, meminta pemerintah melanjutkan penegakan hukum proyek Hambalang itu. "Di sini Hambalang masih banyak sisa-sisa yang kami minta kepada pemerintah bahwa kebenaran mesti tegak walau langit akan runtuh. Hukum harus tegak di negara kita Republik Indonesia ini sebagai panglima tertinggi," ujar Darmizal dalam konferensi pers yang sama.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya mengatakan konferensi pers di Hambalang itu bentuk rasa frustasi dan putus asa kubu KLB Demokrat. Herzaky menyebut hal itu sebagai bentuk pengalihan isu. "Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua minggu terakhir," kata Herzaky dalam keterangan tertulis.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: SBY: Tak Pernah Terlintas dalam Pikiran Saya, Partai Demokrat akan Dibeginikan