IPW Minta Polri Lebih Transparan dalam Tangani Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Reporter

Egi Adyatama

Rabu, 24 Maret 2021 21:01 WIB

Neta S. Pane. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) `Neta S Pane meminta agar Polri dapat lebih transparan dalam menjalankan penyidikan unlawful killing terhadap empat anggota Laskar FPI, yang diduga dilakukan anggotanya. Ia mengatakan, saat ini publik masih memiliki keraguan terkait komitmen Polri dalam mengusut kasus yang menimpa anggotanya sendiri.

"Sikap transparan adalah hal yang tak bisa ditawar tawar oleh Polri, terutama soal identitas ketiga tersangka ini sudah saatnya dibuka polri ke publik agar masyarakat merasa tidak ada yang ditutup tutupi," kata Neta saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Maret 2021.

Kemarin, dikabarkan bahwa tiga anggota polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Polri belum mau membuka dengan jelas informasi terkait siapa dan keterlibatan apa yang dilakukan oleh para anggota polisi tersebut.

Neta mengatakan IPW sendiri menilai kasus ini masih menyimpan banyak misteri. Mulai dari awal penguntitan, ia mempertanyakan alasan Polisi memerintahkan reserse dan bukan aparatur intelijen dalam operasi.

IPW juga disebut Neta melihat jejak komunikasi yang terjadi saat kejadian dalam kasus unlawfull killing belum dibuka secara transparan. Padahal, ia mengatakan jejak komunikasi ini penting dibuka agar diketahui siapa yang mengendalikan operasi penguntitan dan apa saja perintahnya. "Dan pada tingkat apa saja perwira yang terlibat dalam mengendalikan operasi penguntitan yang berakhir dengan penembakan. Semua ini dilakukan untuk menghindari agar ketiga polisi itu tidak sekadar dikorbankan," kata Neta.

Advertising
Advertising

Baca: Pengusutan Kasus Penembakan Laskar FPI, IPW: Polri Jangan Grogi

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya