TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan yang berbasis kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan. Dengan demikian, kata Megawati, Indonesia tidak terus-menerus impor bahan makanan, melainkan harus sudah bisa ekspor.

"Saya waktu jadi presiden selalu mengatakan, negara kita ini kaya-raya sekali, sehingga kita jangan hanya berpikir ketahanan pangan, tetapi kita harus berpikir kedaulatan pangan," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam' secara daring, Rabu, 24 Maret 2021.

Menurut Megawati, kebijakan berbasis kedaulatan pangan sangat berbeda dengan ketahanan pangan. "Kalau ketahanan pangan, makanan kita kurang, maka kita impor. Tapi kalau kedaulatan pangan, segala hal di negara kita yang dapat kita makan, kita olah dengan maksimal dan justru kita bisa mengeskpor bahan makanan tersebut," ujarnya.

Megawati menantang para peneliti dan juga seluruh lembaga perguruan tinggi untuk melakukan riset di dalam mengolah keanekaragaman makanan Nusantara. Ia berharap para peneliti Indonesia menemukan benih unggul dan sekaligus kemampuan pengembangan teknologi proses untuk makanan Nusantara yang sangat banyak jenisnya.

Baca: PDIP Kritik Keras Kebijakan Impor Beras Mendag Lutfi

"Saya selalu mengatakan, mengapa negara yang begitu kaya raya, kenapa banyak orang yang begitu pintar tidak menyatukan pikiran, fokus satu arah untuk membangun negara ini dengan kedaulatan pangan," tutur Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras agar Indonesia tak perlu lagi impor beras. Ketua Umum PDIP Megawati, sejak satu tahun yang lalu, misalnya telah mengubah menu makanan dengan mengurangi nasi, dan mengganti dengan jagung, pisang, umbi, talas, sukun dan makanan pengganti beras lainnya.

Tujuan gerakan ini, lanjut Hasto, yakni menggantikan konsumsi beras dengan makanan lain hingga 5 persen. Hasto mengatakan, meski tampak sepele, target itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Dia menyebut Indonesia bakal memiliki peluang menjadi eksportir beras jika hal itu tercapai.

Ia kemudian mengkritik kebijakan impor beras Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menurut Hasto, kebijakan tersebut bertentangan dengan politik pangan Presiden Joko Widodo dan sikap ketua umumnya Megawati. “Tindakan impor beras yang dilakukan sepihak oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lahir dari kalkulasi pragmatis. Seorang menteri harus memahami keanekaragaman pangan, dan berpikir bagaimana Indonesia bisa mengekspor pangan, bukan sebaliknya," tuturnya.

DEWI NURITA