INFO NASIONAL – Garam produksi hasil pengolahan washing plant (pencucian garam) bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, sudah laku terjual. Ini sejalan dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan meningkatkan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR),

Pada 25 Februari 2021, Koperasi Garam Inti Rakyat Desa Krangkeng yang dipimpin H. Maming telah menerima pesanan garam sejumlah 200 ton untuk jangka waktu sebulan. Harga garam yang disepakati dengan PT. Niaga Garam Cemerlang adalah Rp.1.500 per kilogram, untuk dipasarkan sebagai garam halus beryodium.

“Washing plant di Desa Krangkeng ini merupakan salah satu washing plant yang dibangun KKP melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Di tahun tersebut, KKP membangun 7 Washing Plant,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Tb. Haeru Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, 15 Maret .

Pengelola washing plant dari Koperasi Produsen Garam Inti Rakyat telah mampu menjadikan garam kualitas K2 menjadi kualitas garam beriodium dengan standar SNI 3556:2016 dengan kadar NaCl minimum 94 persen dengan tambahan iodium minimum 30 ppm.

Garam konsumsi beriodium merupakan revisi SNI 3356:2010 garam konsumsi beriodium dan SNI 4435:2017 garam bahan baku untuk garam konsumsi beryodium merupakan revisi SNI 01-4435-2000 garam bahan baku untuk industri garam beriodium.

Tebe menyampaikan, dengan pesanan garam dari washing plant ini menunjukkan arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet terbatas 5 Oktober 2020 lalu mulai terwujud. Kualitas garam dapat ditingkatkan dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petambak garam rakyat.

“Dalam pengembangan garam rakyat, KKP berharap bisa berkolaborasi dengan K/L lain untuk menyiapkan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). SEGAR merupakan upaya integrasi hulu hilir dari proses pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan hingga pemasaran garam,” kata Tebe.

Selain mengupayakan di sektor hulu, KKP juga mengupayakan di sektor hilir melalui inisiasi pembangunan SEGAR. Ini dimulai dengan menyusun Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.(*)