DPR Minta Pemerintah Antisipasi Jemaah Haji yang Tak Bisa Divaksin

Reporter

Friski Riana

Senin, 15 Maret 2021 15:55 WIB

Umat Muslim menjaga jarak saat melakukan umrah di Masjidil Haram setelah otoritas Saudi meringankan pembatasan untuk mencegah penularan penyakit Covid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, Ahad, 1 November 2020. Ibadah haji tahun ini digelar hanya dengan sedikit jemaah. Kantor Pers Saudi/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan mengantisipasi calon jemaah haji yang sudah lunas pembayarannya, namun tidak bisa divaksin karena memiliki komorbid.

“Dari paparan Pak Sekjen (Kemenkes) ada kemungkinan calon jemaah haji sudah lunas tidak bisa divaksin. Artinya harus mencari daftar tunggu berikutnya, jangan sampai kuota sekian persen dari Saudi tidak terpenuhi gara-gara enggak divaksin,” kata Yandri dalam rapat kerja di DPR, Senin, 15 Maret 2021.

Dalam paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, jemaah haji Indonesia setiap tahunnya yang memiliki risiko tinggi, berkisar 63-67 persen dari total jemaah. Penyakit terbanyak pada jemaah haji adalah kronis degenerative, seperti jantung, paru obstruktif kronis atau PPOK yang membuat penderitanya akan menjadi rentan jika terkena Covid-19.

Yandri pun meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan perlakuan khusus terkait vaksinasi kepada calon jemaah haji. Misalnya vaksinasi yang digelar secara serentak atau targetnya berbeda dengan target nasonal. Sebab, kata dia, ibadah haji mempunyai waktu khusus yang tidak bisa diundur maupun dimajukan.

Adapun target vaksinasi kepada calon jemaah haji yang direncanakan Kemenkes akan selesai pada Mei 2021. “Makin cepat memvaksin daftar lunas 2020, jangan nunggu Mei. Karena efektivitas vaksin 2 bulan baru diakui. Nah kalau kita mepet waktunya sementara Saudi memberikan kuota cukup besar. Kalau tidak terpenuhi, kita yang rugi,” katanya.

Yandri menyarankan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bisa melakukan pencanangan atau membuat surat keputusan bersama untuk vaksinasi khusus calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. “Untuk mengantisipasi bila mana ada komorbid. Artinya dia tidak bisa divaksin kita harus cari penggantinya.”

FRISKI RIANA

Baca Juga: 70 Persen Jemaah Haji Reguler dan Khusus Lunasi Biaya Haji

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

3 Vaksin Wajib untuk Jemaah Haji 2024

12 jam lalu

3 Vaksin Wajib untuk Jemaah Haji 2024

Dalam rangkaian ibadah haji, kesehatan para jemaah haji menjadi faktor utama yang harus dipersiapkan dengan matang.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

19 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Tips Atasi Serangan Panas dan Dehidrasi saat Ibadah Haji dari Pakar Kesehatan

19 jam lalu

Tips Atasi Serangan Panas dan Dehidrasi saat Ibadah Haji dari Pakar Kesehatan

Berikut saran pakar kesehatan agar tidak mengalami serangan panas dan dehidrasi selama menjalani ibadah haji.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya