Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (berdiri) menyapa sejumlah siswa saat kegiatan pembelajaran daring oleh Calon Guru Penggerak (CGP) di SD Inpres 109 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis, 11 Februari 2021. Masih dalam kunjungan kerjanya, Mendikbud melakukan tatap muka dengan 15 Calon Guru Penggerak (CGP) dan melakukan sosialisasi terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bagi tenaga pendidik bukan PNS. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut alokasi anggaran bantuan kuota internet tahun ini sebesar Rp 2,6 triliun. Jumlah tersebut turun hampir tiga kali lipat dari anggaran subsidi kuota internet tahun lalu yang mencapai Rp 7,2 triliun. "Total anggaran Rp 2,6 triliun untuk tiga bulan ke depan," ujar Nadiem dalam acara Mendedar Kuota Belajar secara daring, Rabu, 3 Maret 2021.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Hasan Chabibie, mengatakan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun didapat usai Kemendikbud mengevaluasi tingkat keterpakaian oleh penerima. Pengguna kuota di bawah satu giga byte (GB), tidak diberikan subsidi lagi. Mereka diasumsikan tidak membutuhkan kuota tersebut. "Jadi yang tidak efektif pemakaiannya yang di bawah 1 GB, kami asumsikan tidak terpakai," tuturnya.
Kemendikbud juga memangkas besaran bantuan kuota dari tahun sebelumnya. Tahun ini, peserta didik PAUD mendapat 7 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10GB/bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 12 GB/bulan. Sedangkan, mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB/bulan. Namun, keseluruhannya merupakan kuota umum yang bisa dipakai all acsess.
Sementara tahun lalu, bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Alokasi kuota internet untuk peserta didik PAUD sebanyak 20 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB per bulan. Selanjutnya pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB per bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB per bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan Kemendikbudristek harus mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola kebijakan pembiayaan UKT.
