INFO NASIONAL – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) semakin berkomitmen mewujudkan transparansi anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Bersama Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FITRA mengadakan webinar “Desiminasi hasil Local Budget Study (LBS) dan peluncuran Budget Resources Center (BRC) di Tanah Papua” , pada Kamis, 25 Februari 2021.

“Ini merupakan upaya Seknas (Sekretariat Nasional) FITRA untuk mendorong bagaimana tata kelola perencanaan dan penganggaran di tanah Papua lebih baik. Kita harapkan, melalui hasil riset (LBS) ini bisa dijadikan basedline untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi, baik di Papua maupun Papua Barat,” ujar Ahmad Mizbah Hasan, Sekretaris Jenderal FITRA.

Mizbah menjelaskan, BRC didirikan sebagai pusat pengetahuan anggaran publik untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat sipil di Papua. Selanjutnya, BRC pun resmi diluncurkan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Jayapura. “Lembaga ini diharapkan dapat menjadi wahana berkomunikasi, bertukar informasi, belajar anggaran dan aktivitas analisis terkait anggaran, termasuk advokasi,” katanya.

Sesi pemaparan LBS menjadi dua bagian, yaitu Local Budget Index (LBI) dan Local Budget Analysis (LBA). Ruang lingkup LBA mencakup tata kelola anggaran di tiga sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan kehutanan. Sementara, lewat LBI, FITRA menyajikan tingkat good governance khususnya di delapan wilayah yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Merauke, Jayapura, Sorong, Fakfak, Tambrauw dan Raja Ampat.

Yenti Nurhidayat, salah satu peneliti Seknas FITRA mengatakan LBI mengkaji pengukuran empat aspek, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi antar stakeholders. Hasilnya, delapan wilayah yang diuji dinilai kurang dalam tata kelola anggaran.

Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura yang masing-masing mendapat indeks 0,42 dan 0,32, namun keduanya di bawah indeks rata-rata yang diharapkan. “Rendahnya indeks pada keempat aspek dimensi ini bertolak belakang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Berikutnya, Gurnadi Ridwan, peneliti Seknas FITRA mengungkapkan, LBA dilakukan untuk melihat potret anggaran dan kualitas belanja daerah, baik efisiensi dan efektivitas kebijakan anggaran dan keberpihakan untuk pelayanan dasar.

Analisis data diterapkan pada makro APBD, kesehatan, pendidikan dan kehutanan. Hal ini meliputi analisis rata-rata (Average), analisis orientasi belanja sektoral dan analisis potential loss pendapatan sektor kehutanan.

Menurut Gurnadi, orientasi belanja di sektor pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. "Namun implementasi dalam belanja dirasa kurang baik dan masih ditemukan belanja-belanja yang tidak efektif. Lalu, isu besar di sektor kehutanan adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan, konflik dan ketimpangan akses masyarakat adat pada sumber daya hutan, serta lemahnya komitmen Pemda dan praktik korupsi dalam pengelolaan hutan,” katanya.

Secara umum, hasil LBA menunjukkan tingkat kesehatan keuangan (fiskal) daerah di Papua yang diukur dari sembilan indikator masih rendah. Indikator tersebut yakni pendapatan daerah per kapita, tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, peningkatan pajak dan retribusi daerah, efektivitas belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai, penggunaan SiLPA, dan kemampuan pembayaran pokok dan bunga utang daerah.

Di acara FITRA ini, sejumlah penanggap berasal dari instansi pemerintah pun diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, beberapa peneliti lokal yang bekerjasama dalam penelitian FITRA di Papua juga turut menceritakan suka duka yang mereka alami sejak awal persiapan pengumpulan data hingga penyusunan laporan LBS.

Fransisca Silalahi, Principal Advisor GIZ, berharap LBS dapat menjadi panduan bagi Pemda untuk meningkatkan tata kelola anggaran yang berkelanjutan. “Saya percaya Bapak dan Ibu di Pemda Papua sudah melakukan berbagai upaya. Tinggal apa yang sudah dilakukan itu perlu di-share kepada masyarakat agar bisa menerima masukan dan sama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)