Merasa Ditekan Soal Demokrat, Moeldoko: Saya Bisa Melakukan yang Saya Yakini

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 26 Februari 2021 08:00 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Februari 2021. Moeldoko membantah tuduhan dirinya hendak mengambil alih Partai Demokrat. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Panglima TNI, Moeldoko tidak banyak memberikan komentar menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuduh dirinya terkait dengan dugaan gerakan pengambilalihan secara paksa kepemimpinan atau kudeta partai berlambang mercy itu. "Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," ujar Moeldoko, Kamis, 25 Februari 2021.

Menurut Moeldoko, selama ini dia sibuk bekerja sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, dia juga sedang mempersiapkan pernikahan putri bungsunya selama empat pekan belakangan.

"Sehingga saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai. Jadi jangan lah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan," ujarnya.

Moeldoko balik mengancam bahwa ia bisa melakukan 'sesuatu' jika terus ditekan. "Saya ingin mengingatkan semuanya ya, saya ingin mengingatkan, karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini," ujarnya.

Baca: SBY: Tak Ada Partai yang Selamanya Berkuasa

"Jadi saya berharap, jangan menekan saya karena seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini," lanjut Moeldoko.

Advertising
Advertising

Dua hari lalu, SBY kembali menyinggung gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai, yang menurutnya, melibatkan Moeldoko.

Namun, SBY meyakini Presiden Jokowi tak mengetahui tindakan anak buahnya itu. "Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi," kata Yudhoyono dalam rekaman video yang dikirimkannya kepada jajaran pengurus Partai Demokrat, Rabu, 24 Februari 2021.

Demokrat, kata SBY, menilai apa yang dilakukan Moeldoko sangat mengganggu dan merugikan nama baik Presiden. "Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," tutur SBY.

DEWI NURITA

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

4 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

11 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

11 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

23 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

23 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya