Gas Card Babel Dapat Diakses Smartphone Android

Rabu, 17 Februari 2021 19:40 WIB

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman berinovasi meluncurkan Gas Card

INFO NASIONAL - Ide inovatif Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman tiada habisnya. Kali ini Bang ER, sapaan akrabnya berinovasi meluncurkan Gas Card, yakni inovasi kartu kendali pembelian gas bagi masyarakat penerima subsidi gas elpiji 3 kilogram.

Gubernur Erzaldi menekankan agar cermat menggunakan Gas Card untuk menyelesaikan pendistribusian gas LPG yang tidak tepat sasaran, agar tidak terjadi masalah lagi.

"Kalau inovasi pembelian gas bersubsidi ini dimulai, jangan sampai gagal. Untuk itu selalu berkoordinasi dengan Ombudsman agar tidak terjadi maladministrasi," kata Gubernur Erzaldi dalam audiensi dengan pihak Bank BRI Cabang Pangkalpinang, di ruang kerjanya, lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu 17 Februari 2021.

Gas Card dapat diakses melalui aplikasi BRIMOLA yang dapat diunduh di Play Store. Untuk sementara ini, aplikasi BRIMOLA dapat digunakan pada ponsel cerdas berbasis Android yang mengusung sistem NFS (Network File System).

Gubernur Erzaldi juga berpesan agar jajaran Pemprov Babel tidak mengeluh dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, tugas yang dipikul mereka merupakan tugas mulia. "Saya tidak mau kita mengeluh. Kita yang harus memahami masyarakat. Dan kita yang harus memberi pemahaman bahwa fasilitas atau inovasi ini demi kepentingan mereka," katanya.

Advertising
Advertising

Inovasi Gas Card merupakan kerjasama Pemprov Babel dengan Bank BRI Cabang Pangkalpinang. Ini karena Bank BRI memiliki jaringan yang sangat luas dan menjangkau hingga ke pelosok desa.

Demi kelancaran realisasi inovasi Gas Card, Gubernur Erzaldi meminta agar pihak Bank BRI berkoordinasi dengan provider telekomunikasi untuk memperluas dan memperkuat jaringan."Jangan lupa, daerah-daerah yang masih belum kuat sinyal handphone-nya, kita koordinasikan dengan provider-provider untuk menambah tower," ujarnya.

Untuk data penerima subsidi, Pimpinan Cabang BRI Cabang Pangkalpinang, Ferdian menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan input. "Data kita peroleh dari data kependudukan BPS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 yang diverifikasi pihak kelurahan dan desa, serta data usaha mikro yang memiliki izin dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel," katanya.

Ferdian juga mengatakan, akan segera melakukan sosialiasi perihal Gas Card kepada masyarakat. "Kita akan segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya mereka benar-benar mengerti apa itu Gas Card, manfaat dan bagaimana menggunakannya," ujarnya.

Audiensi juga dihadiri oleh Kepala Bagian SDA, BUMD dan Penyertaan Modal, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kepala Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, ESDM dan LHK Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Direktur Utama Jamkrida Babel.(*)

Berita terkait

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

2 hari lalu

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

Satu pekerja tambang timah yang diduga ilegal meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

6 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

7 hari lalu

Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atau Polda Babel berhasil mengamankan 8 ton pasir timah diduga ilegal.

Baca Selengkapnya

WALHI Bangka Belitung dan Masyarakat Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah Batu Beriga

7 hari lalu

WALHI Bangka Belitung dan Masyarakat Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah Batu Beriga

Kandungan logam berat (Pb, Cd, Cr) pada limbah cair kegiatan penambangan timah, menjadi bahan pencemar lingkungan.

Baca Selengkapnya

PLN Bantu Nelayan Bangka Belitung Pangkas Biaya Operasional Lewat Electrifying Marine

14 hari lalu

PLN Bantu Nelayan Bangka Belitung Pangkas Biaya Operasional Lewat Electrifying Marine

PT PLN (Persero) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) lewat program Electrifiying Marine kepada nelayan di Desa Suak Gual.

Baca Selengkapnya

Terlibat Tambang Timah Ilegal, Pimpinan Media Online di Bangka Belitung Ditahan Polisi

16 hari lalu

Terlibat Tambang Timah Ilegal, Pimpinan Media Online di Bangka Belitung Ditahan Polisi

Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan pimpinan salah satu media online terkait dalam kasus penambangan timah ilegal.

Baca Selengkapnya

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

18 hari lalu

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK

Baca Selengkapnya

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

23 hari lalu

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

Usai Harvey Moeis, Kejagung kembali menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

26 hari lalu

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

Kuasa hukum Direktur PT Refined Bangka Tin memberi penjelasan soal smelter timah PT RBT yang disita oleh Kejagung.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

27 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya