TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg Pratikno) meminta sikap pemerintah yang tak menginginkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada tidak dikait-kaitkan dengan upaya menjegal langkah Gubernur DKI Anies Baswedan di pemilu selanjutnya.

"Enggak lah. Ingat, undang-undang (Pilkada) itu ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih jadi Mendikbud. Jadi enggak ada hubungannya lah itu. Jangan UU mau diubah untuk tujuan tertentu," ujar Pratikno, Selasa, 16 Februari 2021.

Menurut Pratikno, pemerintah tidak ingin merevisi UU Pemilu maupun UU Pilkada karena substansinya dinilai sudah baik. "Kalau ada kekurangan hal-hal kecil dalam implementasi itu nanti KPU lewat PKPU memperbaiki," ujar Pratikno.

Sebelumnya, rencana revisi UU Pemilu bergulir mulai dari perdebatan ihwal terbuka atau tertutupnya sistem pemilu hingga ambang batas parlemen dan pencalonan presiden. Perdebatan kemudian bergerak sampai ke isu normalisasi pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023. Jika disepakati, normalisasi ini akan mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Awalnya hanya PDI Perjuangan yang menyatakan sikap menolak normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Fraksi lainnya tak ada yang memberikan catatan.

<!--more-->

Kini mayoritas fraksi di DPR 'balik badan' menyatakan menolak revisi UU Pemilu secara keseluruhan, termasuk di dalamnya perubahan jadwal pilkada. Hanya tersisa PKS dan Partai Demokrat yang ingin revisi dan mengembalikan Pilkada ke 2022.

Sikap sejumlah fraksi ini pun kemudian dikaitkan dengan pengaruh istana. Partai Demokrat melihat ada upaya dari kelompok tertentu yang memaksakan Pilkada 2024 untuk kepentingan pragmatis.

"Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai capres," kata Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Rabu, 27 Januari 2021.

Salah satu tokoh potensial yang digadang adalah Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan bahkan menduga Presiden Jokowi ingin memuluskan langkah Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilgub DKI mendatang.

"Saya enggak mendapatkan penjelasan yang masuk akal selain ini ada kemungkinan ya. Artinya Pak Jokowi juga mempersiapkan Gibran ya saya pikir ke Jakarta. Ini politik kan. Bisa saja," kata Irwan kepada Tempo, Kamis, 11 Februari 2021 soal revisi UU Pemilu.

Baca juga: Menteri Pratikno Sebut Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

DEWI NURITA