TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan meminta Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan bawahannya agar lebih selektif menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia mewanti-wanti Kepolisian berhati-hati menerjemahkan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir. Jokowi juga meminta Kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-undang ITE. Di sisi lain, ia berujar Kapolri mesti meningkatkan pengawasan agar implementasi peraturan ini konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Indonesia, kata dia, merupakan negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

"Belakangan saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.

Meski begitu, dia melanjutkan, para pelapor itu pun memiliki rujukan hukum, salah satunya Undang-undang ITE. Jokowi mengatakan di sinilah kerepotan muncul. Ia mengaku memahami Undang-undang ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif. "Tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," kata Jokowi.

Makanya, ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang ITE jika aturan itu dirasa tak dapat memberikan rasa keadilan. Jokowi mengatakan revisi tersebut terutama untuk menghapus pasal-pasal karet yang berpotensi multitafsir.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi.

Baca juga: Demokrat Sebut Jokowi Harus Revisi UU ITE Jika Minta Dikritik