TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan segera memulai program vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada 17 Februari 2021. Vaksinasi tahap dua ini menyasar petugas pelayanan publik dan lansia yang merupakan golongan rentan terpapar Covid-19.

"Program vaksinasi tahap kedua ini akan berlangsung mulai Februari dan kita harapkan dapat selesai pada Mei," ujar Maxi Rein Rondonuwu, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers daring, Senin, 15 Februari 2021.

Ia mengatakan target vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini mencapai 38.513.446. Terdiri dari 21 juta lebih lansia dan hampir 17 juta untuk pekerja pelayanan publik.

Selain TNI-Polri, petugas pelayan publik ini mencakup petugas damkar hingga perangkat desa. Selain itu, vaksinasi tahap dua juga ditujukan bagi pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah serta ASN, petugas keamanan, pelayan pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan.

"Ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap virus Covid-19," kata Maxi.

Maxi mengatakan program vaksinasi tahap pertama yang menyasar 1,48 juta tenaga kesehatan sudah hampir rampung. Saat ini sudah ada 1,08 juta tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin Covid-19. Angka ini lebih cepat dari target awal pemerintah. Atas dasar itu, vaksinasi tahap dua pun langsung dipersiapkan untuk segera dimulai.

"Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini akan dimulai kepada pedagang pasar yang menjadi pilot project di DKI Jakarta, yaitu di Pasar Tanah Abang pada hari Rabu 17 Februari 2021," kata Maxi.

Ia mengatakan vaksinasi Covid-19 terhadap pedagang di Tanah Abang akan berlangsung selama enam hari. Ditargetkan sekitar 55 ribu orang pedagang pasar akan disuntik vaksin Covid-19. "Kami harapkan ini akan bergulir untuk seluruh pedagang pasar yang ada di DKI dan di seluruh Indonesia," kata Maxi.

Baca juga: Pemerintah akan Hukum Penolak Vaksinasi Covid-19, DPR: Bertentangan dengan WHO