Whisnu Sakti Buana Hanya Sepekan Menjabat Wali Kota Surabaya

Reporter

Antara

Kamis, 11 Februari 2021 19:16 WIB

Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat meninjau semburan lumpur di depan halaman rumah milik Liswati, warga Perumahan Kutisari Indah Utara Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/9/2019). (ANTARA/istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan masa jabatan Whisnu Sakti Buana sebagai wali kota definitif sisa masa jabatan 2016-2021 hanya sepekan. Menurut dia, Whisnu hanya menjabat wali kota sampai 17 Pebruari 2021.

"Dengan demikian Pak Whisnu terhitung sebagai Wali Kota Surabaya hanya sepekan. Bahkan kalau dihitung hari kerja efektif hanya tiga hari, yakni hari ini (saat dilantik), lalu Senin dan Selasa pekan depan, karena Jumat besok tanggal merah," kata Reni, Kamis, 11 Februari 2021.

Menurut Reni, DPRD Surabaya melalui rapat paripurna pada 28 Desember 2020 atau hampir 1,5 bulan lalu sudah mengusulkan Whisnu yang waktu itu menjabat wakil wali kota sebagai wali kota definitif ke Menteri Dalam Negeri. Usulan itu disampaikan setelah wali kota sebelumnya, Tri Rismaharini, diangkat sebagai Menteri Sosial.

Reni berharap saat itu Whisnu diangkat sebagai wali kota definitif segera setelah DPRD mengusulkannya. Namun nyatanya, kata dia, baru Kamis ini saat di ujung masa jabatannya sebagai pelaksana tugas wali kota, Whisnu dilantik sebagai wali kota definitif oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Saat itu, saya berharap Pak Whisnu sudah ditetapkan dan dilantik sebagai wali kota definitif awal Januari 2021," katanya.

Hanya saja, ujar dia, kewenangan penetapan SK pengangkatan sebagai wali kota definitif merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Tentunya, menurut Reni, Kementerian Dalam Negeri mempunya pertimbangan sendiri. "Apa pun itu, ya, mesti dihormati dan dijalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ucapnya.

Reni berujar tugas dan wewenang pelaksana tugas (plt) wali kota dan wali kota definitif memang sama. Namun plt wali kota kewenangannya dibatasi. Bagaimana pun, kata dia, sebagai wali kota definitif Wishnu Sakti Buana lebih punya kewenangan yang bersifat strategis, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. "Di antara kebijakan strategis adalah terkait refokusing program dan realokasi anggaran APBD 2021," ujarnya.

Baca Juga: Whisnu Sakti Buana Dilantik Jadi Walkot Surabaya, PDIP: Kami Siap Mendukung

Berita terkait

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

57 detik lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

11 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

14 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

14 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

15 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

17 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

19 jam lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

20 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang

22 jam lalu

Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang

PDIP sebelumnya mengusulkan Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai cagub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

23 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya