TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang warga yang didahulukan mendapat vaksin, bersamaan dengan petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik merupakan gelombang kedua penerima vaksin setelah tenaga kesehatan yang ditargetkan selesai pekan depan.

"Masyarakat bisa dilakukan (divaksin) yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi, bisa didahulukan. Misalnya pasar. Misalnya di sektor-sektor jasa yang padat interaksi, yang interaksinya tinggi," kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Februari 2021.

Jokowi mengatakan gelombang kedua vaksinasi Covid-19 terhadap petugas pelayanan publik seharusnya sudah bisa dimulai sejak pekan depan. Pasalnya, vaksinasi tenaga kesehatan sudah mulai rampung.

Adapun untuk masyarakat yang bisa didahulukan mendapat vaksin ini, kata Jokowi, bukan berarti akan mendapatkannya secara sendiri. Namun orang tersebut mendapat vaksin Covid-19 bersama orang-orang di sekitarnya yang sama-sama memiliki interaksi tinggi.

"Bukan orang per orang. Karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari, sehingga tercapai kekebalan komunal atau herd immunity. Atau misalnya di kota ada mall, ya sudah para karyawan di mall langsung (divaksin), karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat," kata Jokowi.

Meski begitu, untuk mewujudkan ini Jokowi mengatakan harus ada manajemen persiapan vaksinasi Covid-19 yang bagus. Karena itu, ia meminta kepada wali kota dalam forum itu untuk membuat manajemen vaksin yang detail.

"Perencanaan detail ini harus dimulai, dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak, siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, yang lanjut usia, itu menjadi prioritas," kata Jokowi.

Baca juga: PPKM Mikro: Jokowi Minta Walikota Petakan Zonasi Kasus Covid-19