TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah anggapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gagal membawa partai unggul dalam Pilkada 2020.

"Sangat tidak berdasar menyebutkan hasil pilkada banyak gagal dan karena itu AHY dianggap tidak mampu memimpin Partai Demokrat ke depannya," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis, 4 Februari 2021.

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat justru sukses meraih 48 persen di Pilkada 2020 dari 249 daerah yang diikuti. Dia mengatakan ini peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan pilkada di daerah yang sama lima tahun lalu.

Pada Pilkada 2015, kata Herzaky, Demokrat meraih 35 persen kemenangan dari 249 pemilihan yang diikuti.

Selain itu, Herzaky mengatakan, keberhasilan Demokrat sejak kepemimpinan AHY dapat dilihat dari berbagai hasil survei nasional. Misalnya, yang dirilis Populi Center dan Polmatrix selama 2020 yang mencatat tren peningkatan elektabilitas Demokrat drastis ketimbang tahun sebelumnya.

Herzaky juga membantah anggapan Ketua Umumnya tak melibatkan pengurus daerah dalam pencalonan di Pilkada 2020. Dia membeberkan proses pemilihan calon kepala daerah dari Demokrat yang dilakukan secara berjenjang.

Menurutnya, proses pendaftaran, seleksi, dan usulan dilakukan dari tingkat DPC, lalu DPD, kemudian DPP. Di tingkat pusat, usulan itu dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan strategi nasional.

Baca: Istana Ogah Balas Surat AHY, Ini Alasannya

Herzaky pun mengklaim ada ruang diskusi lagi dengan DPC dan DPD jika ada usulan-usulan yang dianggap perlu didalami kembali. Proses ini disebutnya menggambarkan bahwa struktur di DPC dan DPD sangat dilibatkan penuh dalam proses pemilihan kandidat kepala daerah di Pilkada 2020 lalu.

"Bahkan ada ruang yang besar bagi pengurus dan kader untuk maju sebagai kepala daerah di Pilkada 2020 lalu," ujar dia.

Herzaky mengingatkan, AHY dipilih menjadi ketua umum oleh para pemilik suara secara aklamasi. Ia mempertanyakan apakah para kader yang tak puas dengan AHY merupakan para pemilik suara. Menurut Herzaky, adanya aspirasi ketidakpuasan sah dan wajar saja, tetapi harus mengikuti mekanisme dan proses internal yang diatur di AD/ART.

Terakhir, Herzaky juga membantah sang ketua umum menginstruksikan pungutan untuk kepentingan DPP. Ia berujar, yang ada meminta para pengurus dan kader bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan bencana sesuai kemampuan masing-masing.

Salah satunya melalui Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, Peduli & Berbagi, Bina UMKM, Wifi Gratis, Peduli Bencana, dan sebagainya. "Ini karena Partai Demokrat selalu berusaha memberikan kontribusi untuk masyarakat, memperjuangkan harapan rakyat," ujar Herzaky mendukung AHY.