Istana Enggan Menjawab Surat AHY, Pratikno: Itu Perihal Dinamika Internal Partai

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengakui bahwa istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat tersebut, ujar Pratikno, diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

    "Iya benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," ujar Pratikno lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 4 Februari 2021.

    Sambil tersenyum kecil, Pratikno menyebut istana merasa tak perlu menjawab surat tersebut. "Kami rasa, kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar politikus PDIP ini.

    Sebelumnya, AHY mengaku mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait adanya dugaan upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Sebab, AHY menengarai ada keterlibatan orang dekat Jokowi dalam upaya kudeta tersebut.

    Baca: Eks Ketum Demokrat Imbau Senior Tak Ganggu Keutuhan Partai

    Belakangan, sejumlah politikus Demokrat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Eks Panglima TNI itu juga disebut mengklaim diri mendapat restu Presiden Jokowi dalam menggalang dukungan. Untuk itu, AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasi.

    AHY juga tidak senang dengan adanya paksaan terhadap para kadernya untuk ikut melakukan pembajakan kepemimpinan. "Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," ujar AHY, Senin lalu.

    Dalam komunikasi mereka, lanjut AHY, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Adapun Moeldoko sudah menampik segala tuduhan tersebut. Menurut Moeldoko, urusan ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. "Moeldoko mau kudeta? Lah, kudeta, apanya dikudeta? Aku orang luar ini, enggak ada urusannya di dalam," tuturnya, kemarin.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.