TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai salah satu pelaku gerakan yang berusaha mendongkel kepengurusan partainya.

"Yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, mohon maaf, yaitu Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko," kata Rachland dalam keterangannya, Senin, 1 Februari 2021.

Rachland menjelaskan, partainya menerima laporan dan aduan dari banyak pemimpin dan kader di pusat maupun daerah tentang adanya gerakan dan manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader Demokrat bersama pihak eksternal.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader aktif (J), 1 anggota PD tidak aktif (sudah 6 tahun) (M), 1 eks kader yang sudah lama (9 tahun yang lalu) meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (N), dan 1 eks kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (D). Sedangkan yang non kader partai adalah Moeldoko.

Baca: Tuding Ada Manuver Lingkaran Istana, AHY Terima Surat Kesetiaan Kader Demokrat

Namun Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah tudingan bahwa dirinya menjadi bagian dari upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengatakan selama ini, yang ia lakukan adalah menerima kunjungan sejumlah orang saja.

Kunjungan sejumlah orang ini, kata Moeldoko, adalah hal yang biasa. Terlebih, ia menyebut statusnya sebagai jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI.

"Secara bergelombang mereka dateng, ya kita terima. Konteksnya apa saya juga gak ngerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian," kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin, 1 Februari 2021.

Moeldoko tak menyebut persis siapa yang datang padanya. Meski begitu, ia menyiratkan mereka yang datang terkait dengan Partai Demokrat. Ia menyebut dalam kunjungan itu mereka curhat terkait situasi yang mereka hadapi di partai.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat. AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. "Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.

FRISKI RIANA