Ketum PAN Zulkifli Hasan Sebut Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik

Reporter

Editor

Senin, 1 Februari 2021 14:15 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan paparan dalam Mentoring Kebangsaan di Amanat Institute, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020. Kegiatan tersebut merupakan pembekalan wawasan politik kebangsaan bagi kader-kader PAN yang maju sebagai bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyebut tidak ada jaminan langkah merevisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau revisi UU Pemilu akan membawa hasil yang lebih baik sehingga partai-nya menolak pembahasan revisi UU tersebut yang saat ini sedang proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Kami menilai revisi UU Pemilu belum tentu akan lebih baik karena itu sebaiknya tidak membahas itu," kata Zulkifli usai Rapat Konsolidasi DPP PAN dengan Fraksi PAN DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.

Hadir dalam Rapat Konsolidasi DPP PAN dengan Fraksi PAN DPR RI antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Eko Hendro Purnomo.

Zulkifli menilai lebih baik saat ini energi bangsa Indonesia fokus dalam menyelesaikan persoalan yang lebih krusial, misalnya, pandemik COVID-19 yang jumlahnya mengalami peningkatan signifikan.

Baca: Peta Sikap Fraksi di DPR soal Pilkada 2024 dan Kelanjutan Revisi UU Pemilu

Menurut dia, terkait masalah ekonomi juga menjadi persoalan yang diatasi khususnya dampak pandemik menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat tidak baik.

"Lalu masalah persaudaraan bangsa yang mulai goyah, dari proses Pemilu Presiden (Pilpres) lalu hingga sekarang, bahkan melahirkan istilah 'cebong-kampret'. Kita perlu kebersamaan untuk merajut kembali merah-putih," ujarnya.

Advertising

Dia menilai UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu dan proses penyusunannya dilakukan berbulan-bulan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa sikap partai-nya tersebut sudah berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga disimpulkan belum tentu revisi UU Pemilu menghasilkan produk legislasi yang lebih baik. "Hal yang ramai dibicarakan dalam revisi UU Pemilu tidak membicarakan substansi yang penting, misalnya, yang ramai dibahas seperti ambang batas parlemen naik, mantan anggota HTI dan FPI apakah boleh mencalonkan diri atau tidak," tutur dia.