TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan evaluasi terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Jilid I (11-25 Januari 2021) dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021.

Jokowi secara terbuka menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM dalam dua pekan lalu tidak efektif. "Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeksnya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Jokowi menyebut, esensi dari kebijakan PPKM yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.

Baca: Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa Bali 26 Januari-8 Februari 2021

Untuk itu, dalam penerapan PPKM Jilid II (26 Januari-8 Februari) ini, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.

Selain itu, Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.