Tama S. Langkun: Terima Kasih ICW, Rumah Belajar yang Sangat Bagus

Sabtu, 30 Januari 2021 11:01 WIB

Tama S Langkun (tengah). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi Tama Satrya Langkun mengundurkan diri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), tempatnya bekerja selama 12 tahun terakhir.

"Terima kasih banget buat teman-teman di ICW. Rumah belajar yang sangat bagus yang juga memiliki sistem regenerasi sangat baik," kata Tama kepada Tempo, Sabtu, 30 Januari 2021. Tama akan mulai bekerja sebagai tenaga ahli pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tama mengatakan ia telah mengenal organisasi nirlaba sejak masih menjadi aktivis mahasiswa. Saat menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dia pun kerap terlibat dalam diskusi-diskusi bersama organisasi tersebut.

Tama terakhir bekerja di organisasi nirlaba yang berkantor di Kalibata Timur, Jakarta Selatan ini pada Jumat, 29 Januari 2021. Di hari terakhirnya itu, Tama sekaligus berpamitan pada para koleganya.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, ICW Sebut Orientasi Pemerintah Tak Jelas

Advertising
Advertising

Ia bercerita organisasinya ini memiliki agenda rutin setiap Jumat pagi dan sore. Setiap pekan, anggota diwajibkan membaca sebuah paper atau jurnal dan dipresentasikan pada Jumat pagi.

Adapun Jumat sorenya mereka kembali rapat untuk membahas agenda sepekan berikutnya. "Setelah rapat itu kami farewell, ada kesan-kesan dari teman-teman, ada banyak masukan, ucapan terima kasih, tentu itu akan jadi modal buat saya," ucap Tama.

Tama S. Langkun mengatakan hubungan dengan ICW tak seperti hubungan kerja pada umumnya. Menurut dia, sifat kekeluargaan, kaderisasi, dan regerenasi menjadi salah satu pengalaman selama bekerja di sana. "Lebih dari sekadar pertemanan, ini ada ideologi antikorupsi yang akan terus berjalan secara sinergi," kata Tama.

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

6 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

4 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

4 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya