Penahanan Bupati Manggarai Barat di Kasus Labuan Bajo Tunggu Izin Mendagri

Reporter

Antara

Selasa, 26 Januari 2021 21:31 WIB

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penahanan terhadap TKD salah seorang notaris, karena diduga ikut terlibat dalam kasus penjualan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. ANTARA/Benny Jahang

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur masih menunggu izin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menahan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla. Bupati Dulla telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo yang merugikan negara Rp1,3 triliun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim, mengatakan izin penahanan terhadap Dulla itu telah diajukan Kejaksaan Tinggi NTT sejak dua pekan lalu. "Sampai saat ini belum ada izin," kata Hakim mengutip Antara, Selasa, 26 Januari 2021.

Ia mengatakan, Dulla telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 16 tersangka lainnya yang sudah ditahan penyidik dalam skandal kasus korupsi pengalihan aset tanah seluas 30 hektare di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Ia mengatakan sesuai hasil audit dilakukan BPKP Perwakilan NTT kerugian negara dalam kasus pengalihan aset tanah yang berlokasi di Kerangan, Labuan Bajo itu mencapai Rp1,3 triliun.

Menurut dia, apabila Mendagri Tito Karnavian telah memberikan izin kepada Kejaksaan Tinggi NTT untuk kasus aset tanah di Labuan Bajo, maka proses penahanan terhadap Dulla segera dilakukan. "Apabila hingga 30 hari izin dari Mendagri belum juga diberikan maka Kejaksaan memiliki kewenangan untuk langsung menahan tersangka," kata dia.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi NTT Tangkap 1 Buron Kasus Sengketa Tanah Labuan Bajo

Berita terkait

Menengok Keindahan Pulau Padar

15 jam lalu

Menengok Keindahan Pulau Padar

Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur memiliki pesona keindahan alam. Kayak menjadi destinasi wisata.

Baca Selengkapnya

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Pasar Kuliner Labuan Bajo Menjadi Zona Halal

1 hari lalu

Pasar Kuliner Labuan Bajo Menjadi Zona Halal

LPPOM MUI memasang plang sertifikasi halal di kawasan Pasar Kuliner Labuan Bajo.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

2 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali

2 hari lalu

Kejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali

Kejati Bali menyatakan masih mendalami kasus pemerasan yang diduga dilakukan Bendesa Adat Bali.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

3 hari lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

7 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

7 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

8 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

8 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya