LIPI Sebut Kepemimpinan Partai Jadi Sumber Masalah Kemunduran Demokrasi

Reporter

Friski Riana

Selasa, 26 Januari 2021 19:10 WIB

Warga memasukkan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kalitengah Lor di Barak Pengungsian Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu 9 Desember 2020. Warga Dusun Kalitengah Lor yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi melakukan pemungutan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2020 di barak pengungsian Desa Glagaharjo. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan kepemimpinan partai menjadi salah satu penyebab kemunduran demokrasi.

"Kepemimpinan partai itu penting karena ini salah satu sumber segala sumber masalah di partai politik, yaitu sangat bergantung pada kepemimpinan," kata Firman dalam diskusi publik LP3ES, Selasa, 26 Januari 2021.

Firman mengatakan kepemimpinan partai politik saat ini cenderung antidemokrasi karena demokrasi di internal tidak berjalan. Ia menyebut hampir semua partai di Indonesia memiliki tokoh yang diagungkan, kadang antikritik, dan cenderung sentralisasi. "Termasuk urusan penentuan kepala daerah harus betul-betul dapat lampu hijau dari pusat," katanya.

Menurut Firman, beberapa partai politik juga tidak memberikan peluang bagi kadernya untuk berpartisipasi. Selain itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) partai, cenderung mendukung terjadi elitisme, bahkan personifikasi partai.

Kemudian, kata Firman, ada budaya ewuh pakewuh yang disebabkan adanya ketergantungan kader, baik karena faktor historis pemimpinnya atau kekuatan finansial tak tertandingi. "Dan akhirnya orang itu bergantung pada elite," ujarnya.

Advertising
Advertising

Firman menuturkan situasi tersebut membuat pengaturan partai politik menjadi tidak transparan. Sehingga peluang terjadi pelanggaran dan kesepakatan di belakang layar membudaya.

Hal ini, kata Firman, diperkeruh dengan loyalitas kader atas dasar patron relation, bukan atas dasar ideologi. Akibat absennya ideologi, pendekatan pragmatis dan oportunis pun menjadi marak.

"Partai akhirnya menjadi kepentingan individu, bukan kepentingan ideologi apalagi partai. Kemudian ada fenomena kegagalan kaderisasi dan tidak berjalannya merit system," kata Firman.

Baca juga: RUU Pemilu: Komisi II DPR Jelaskan Klausul Larangan Eks HTI Ikut Pemilihan

FRISKI RIANA

Berita terkait

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

3 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sarekat Hijau Indonesia, Cikal Bakal Partai Hijau Indonesia

3 hari lalu

Mengenal Sarekat Hijau Indonesia, Cikal Bakal Partai Hijau Indonesia

Partai Hijau Indonesia batal mengusung Haris Azhar sebagai cagub Jakarta jalur ndependen. Ini profil Sarekat Hijau Indonesia, cikal bakal Partai Hijau Indonesia.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

3 hari lalu

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai di Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Kota Gaza

5 hari lalu

Ketua Partai di Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Kota Gaza

Anggota politbiro Front Demokratik Palestina untuk Pembebasan Palestina (DFLP) dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Kota Gaza.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

5 hari lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

5 hari lalu

Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

10 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

Airin Daftar ke Lima Partai untuk Maju di Pilkada Banten

11 hari lalu

Airin Daftar ke Lima Partai untuk Maju di Pilkada Banten

Proses pendaftaran maupun komunikasi dilakukan Airin, ke semua partai politik, bukan dalam rangka membentuk koalisi besar.

Baca Selengkapnya

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

15 hari lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya