Mobil Toyota Land Cruiser yang ditumpangi Presiden Joko Widodo alias Jokowi melewati jalanan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Mobil yang ditumpangi sejumlah menteri Kabinet Indonesia sempat tergelincir akibat hujan yang mengguyur saat kunjungan tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
TEMPO.CO, Jakarta -Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sudah memasuki tahap finalisasi.
Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa saat rapat akhir tahun itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Kamis, 21 Januari 2021.
"Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai dan telah masuk antrean program legalisasi nasional. Jadi prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat," ujarnya kepada kantor berita Antara.
Rancangan utama (master plan) dan rencana detail ruang ibu kota baru (detail plan), kata Hamdam, juga telah dirampungkan oleh Bappenas. Seluruh persyaratan untuk pemindahan ibu kota negara tinggal menunggu keputusan politik Kepala Negara dan pengesahan regulasi dari DPR.
Badan Otorita untuk mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota juga telah siap dan tinggal penentuan calon Ketua Badan Otorita. Menurut Hamdam, Bappenas menyatakan pembangunan ibu kota negara baru bisa dilakukan kapan saja sesuai keputusan politik presiden. "Tentunya ini kabar baik, karena penyusunan induk pembangunan kawasan ibu kota baru terus berlanjut," kata dia.
Meski pandemi Covid-19 , ujar Hamdam, pemerintah pusat tetap serius menyelesaikan dasar-dasar sebagai persiapan pemindahan ibu kota. Hamdan berharap pembangunan di Penajam Paser Utara, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan akan lebih merata bila ibu kota dipindahkan.
