Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan salam kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menilai ada tiga pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat nanti resmi menjadi Kapolri. Tiga PR itu ialah penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal.
Soal penegakan hukum, kata Puan, harus ada keadilan restoratif sehingga tidak memakai kaca mata kuda, namun melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Ihwal pelayanan publik, menurut Puan, harus ditingkatkan sehingga fungsi polisi melayani masyarakat dapat berjalan baik.
"Ini penting penggunaan teknologi mengingat keterbatasan personel. Intinya polisi harus responsif terhadap pengaduan masyarakat," ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Januari 2021.
Adapun mengenai reformasi internal, peningkatan kualitas SDM dapat difokuskan pada sikap serta mental anggota Polri agar senantiasa bekerja secara profesional. Puan menyambut baik visi dan misi Listyo Sigit yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Rabu kemarin, 20 Januari 2021.
Menurut dia, calon tunggal Kapolri itu memiliki semangat transformasi membawa Polri menjadi lebih baik. "Kita sudah mendengarkan visi misi calon Kapolri saat uji kelayakan. Ada semangat tranformasi di tubuh Polri," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, untuk mewujudkan Polri yang presisi atau abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, maka Listyo Sigit harus melakukan perubahan besar dari aspek SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
Revisi UU Polri, Batas Usia Pensiun Kapolri Diperpanjang Berdasarkan Keputusan Presiden
1 hari lalu
Revisi UU Polri, Batas Usia Pensiun Kapolri Diperpanjang Berdasarkan Keputusan Presiden
DPR RI berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Revisi UU tersebut salah satunya mengatur perubahan batas usia pensiun anggota dan perwira kepolisian.
