Komisi Hukum DPR Ingin Tahu Mekanisme Pemilihan Calon Kapolri oleh Kompolnas

Senin, 18 Januari 2021 13:02 WIB

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi 3 DPR, Jakarta Pusat, Senin, 18 Januari 2021. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR RI memanggil Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk rapat dengar pendapat pada Senin, 18 Januari 2021. Kompolnas diundang menjelang fit and proper test oleh Komisi 3 terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Komisi III minta masukan dari Kompolnas, pertama tentang bagaimana proses sampai dengan lima nama diajukan ke presiden. Bagaimana mekanismenya," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, usai rapat, Senin, 18 Januari 2021.

Dalam RDP itu, selain Benny hadir pula beberapa Komisioner Kompolnas lain. Adapun Ketua Kompolnas yang sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, hadir secara virtual.

Baca juga: Kompolnas Sebut Calon Kapolri Punya PR Pembenahan Internal

Benny menjelaskan sebelum mengajukan lima nama Jenderal Polisi yang direkomendasikan pada Presiden Joko Widodo, Kompolnas telah melakukan tiga kali focus group discussion. Pertama dengan anggota Polri aktif dari angkatan 89 sampai 95.

Yang kedua dengan perwakilan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, LSM, akademisi, hingga tokoh agama. Yang terkahir, Kompolnas juga menggelar diskusi dengan para purnawirawan, mantan Kapolri, wakapolri yang tergabung dalam persatuan purnawirawan Polri.

Dari sana, Kompolnas mendata polisi aktif bintang tiga yang berjumlah 14 orang. 14 nama itu kemudian mulai diseleksi. Yang masa dinasnya kurang dari dua tahun, langsung dicoret dari daftar. "Kemudian kita lihat rekam jejak. Kan ada juga yang belum pernah jadi Kapolda, itu kurangi. Terus terus terus mengerucut sampai dengan lima," kata Benny.

Lima nama calon Kapolri itu kemudian dianalisa kembali dari segi strength, weakness, opportunity, threats (SWOT), hingga dari segi potensinya. Kompolnas juga mendengar masukan terkait kepribadian calon dari orang-orang dekat dan anak buah. "Nah sudah akhirnya setelah memilih itulah maka hari ini kita diminta masukannya untuk bahan fit and proper test nanti," kata Benny.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

6 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

8 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

19 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya