Kasus FPI, Komnas HAM Temukan 2 dari 5 Bagian Proyektil Identik Senjata Rakitan

Jumat, 8 Januari 2021 22:10 WIB

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kiri) dan Amiruddin (kanan) menunjukkan barang bukti hasil penyelidikan saat konferensi pers di Gedung KOMNAS HAM, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Komnas HAM belum mengeluarkan kesimpulan atau rekomendasi terkait insiden tewasnya enam laskar FPI. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta-Komnas HAM membeberkan hasil uji laboratorium forensik terhadap barang bukti dari peristiwa meninggalnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50. Uji laboratorium forensik itu dilakukan terhadap sejumlah proyektil, selongsong, dan barang-barang yang diduga bagian proyektil dan selongsong yang ditemukan Komnas HAM.

"Dalam proses ini sekaligus menguji senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata non-pabrikan atau rakitan yang diduga digunakan oleh FPI," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Jumat, 8 Januari 2021.

Anam merinci, tim Komnas HAM sebelumnya menemukan tujuh buah proyektil, tiga buah selongsong, satu buah barang bukti diduga bagian proyektil, satu buah diduga bagian belakang selongsong, dan puluhan keping pecahan kaca dan lampu mobil.

Dari tujuh barang bukti yang diduga bagian dari proyektil, lima di antaranya dinyatakan bagian dari proyektil. "Dari lima proyektil tersebut, sebanyak dua identik dengan senjata rakitan. Satu dari gagang cokelat dan satu tidak bisa diidentifikasi dari senjata rakitan yang mana," kata Anam.

Adapun tiga bagian proyektil lainnya tak bisa diidentifikasi jenis senjatanya karena kondisi deformasi alias perubahan yang besar. Selanjutnya, hasil uji labfor menemukan tiga dari barang bukti yang diduga bagian dari selongsong identik dengan senjata petugas kepolisian.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebelumnya menyebut laskar FPI memiliki senjata api, yakni pistol rakitan bergagang cokelat dan putih. Namun di sisi lain FPI membantah memiliki senjata api.

Anam mengatakan uji labfor ini menggunakan laboratorium forensik milik Kepolisian Republik Indonesia atas permintaan tim Komnas HAM. Pengujian dilakukan dalam skema kerja tim dengan pendampingan ahli dari PT Pindad (Persero) dan pengawasan langsung di lokasi selama proses berlangsung.

Menurut Anam, ada pula kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM yang turut mengawasi. Pengujian di laboratorium forensik berlangsung pada 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB hingga 31 Desember 2020 dini hari pukul 02.30 WIB.

Tim Komnas HAM, kata Anam, juga mencoba dengan melakukan penembakan dalam pengujian tersebut. "Karena uji balistik enggak mungkin enggak ada pembandingnya. Jadi digunakan, ditembakkan, peluru dicocokkan dengan punya kami, hasilnya demikian," kata Anam.

Dalam salah satu poin rekomendasinya, Komnas HAM meminta pengusutan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. "Tim Penyelidik Komnas HAM merekomendasikan untuk mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI," kata Anam.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

10 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

13 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

15 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

16 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

17 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

18 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

22 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

23 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

24 hari lalu

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

24 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya