TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan vaksinasi Covid-19 perdana di Indonesia akan menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Pertanyaannya, vaksinasi-nya kapan? Kalau bertanya seperti itu saya jawab, minggu depan. Harinya apa? Menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. Itu tahapan itu harus kita lalu," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 8 Januari 2021.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada sekitar 60 orang pelaku usaha mikro dan kecil. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi akan disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Rabu, 13 Januari 2021 bersama dengan para menteri bersama pejabat publik terkait lainnya. Sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac dari Cina memang sudah tiba di Indonesia dan didistribusikan ke daerah secara bertahap. Namun vaksin tersebut belum mendapat izin penggunaan darurat (emergency use authorization atau EUA) dari BPOM.

"Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM ya kita belum bisa vaksinasi. Saya tidak tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa, tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu bisa segera dikeluarkan BPOM sehingga nanti yang pertama disuntik itu saya," tutur Jokowi.

EUA baru dikeluarkan BPOM bila vaksin harus memiliki tiga syarat utama yaitu aman, jaminan mutu, dan khasiat atau kemanjuran (efficacy). Sejauh ini, Sinovac baru dinyatakan aman dan terjamin mutunya lewat hasil uji klinis fase 1 dan 2.

"Suntik vaksinasi itu seperti apa sih? Kalau ibu-ibu antar bayinya imunisasi ya seperti itu, sama seperti itu. Jangan dibayangkan yang enggak-enggak," ucap kepala negara menegaskan.

Presiden Jokowi mengatakan harus ada sekitar 70 persen penduduk Indonesia yang mendapat vaksin Covid-19 untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity). "Sehingga kita harapkan jangan ada yang tidak mau divaksin, semua 70 persen penduduk itu mau divaksin," tutur Presiden.

Ihwal kehalalan, Jokowi menyatakan akan melalui uji sertifikasi melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). "MUI nanti akan mengeluarkan kehalalan, izin penggunaan darurat yang mengeluarkan BPOM, tahapan itu dilalui semua," ujar Presiden menjelaskan.

Presiden Jokowi pun meminta para pelaku usaha mikro dan kecil tetap berusaha keras dan mempertahankan usahanya meski keuntungan tergerus. Pemerintah akan terus berusaha membantu termasuk dengan menyalurkan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing pelaku usaha.