Bersama Presiden, Gubernur Erzaldi Serahkan Sertifikat Tanah Rakyat

Selasa, 5 Januari 2021 19:13 WIB

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman.

AIR ITAM - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, bersama Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Selasa, 5 Januari 2021.

Bersama dengan 26 provinsi lainnya, penyerahan sertifikat tanah tersebut berlangsung secara virtual, yang disiarkan melalui media sosial di kanal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Usai menyaksikan penyerahan sertifikat oleh Presiden RI, Gubernur Erzaldi Rosman juga langsung menyerahkan sertifikat kepada 50 perwakilan warga dari Kota Pangkalpinang. Sementara untuk kabupaten lain akan diserahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Babel.

Gubernur Erzaldi Rosman mengucapkan selamat kepada masyarakat yang menerima sertifikat. Harapannya, setelah sertifikat kepemilikan tanah ini diterima, dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Sertifikat tanah bisa dijadikan sebagai jaminan ke bank atau lembaga keuangan lain untuk modal usaha.

Advertising
Advertising

"Silakan gunakan sebagai jaminan usaha. Tetapi seperti yang disampaikan oleh presiden tadi, hati-hati dan perhitungkan secara matang, jangan sampai salah perhitungan, dan malah hak sertifikat ini nanti menjadi hilang," ujarnya.

Namun Gubernur Erzaldi yakin jika sertifikat ini digunakan untuk hal yang baik dan benar serta penuh perhitungan, maka akan memberikan manfaat untuk kekuatan ekonomi masyarakat maupun kekuatan ekonomi Indonesia.

Gubernur Erzaldi juga menjelaskan pada 2021, Babel ditargetkan mendapat 40.000 sertifikat tanah sedangkan tahun lalu 16.000 sertifikat tanah telah dibagikan. Harapannya, program ini didukung oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten kota.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah khususnya dari Kanwil BPN Babel dan Kementerian BPN RI ini sangat mendorong terbitnya sertifikat, bahkan sekarang ada e-sertifikat. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dan semoga program ini betul-betul dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.

Di kesempatan tersebut Gubernur Erzaldi berpesan agar tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan penerapan 3 M. Terlebih bagi masyarakat lansia dan mempunyai penyakit rentan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan telah menyerahkan 584.407 sertifikat tanah kepada masyarakat di 26 provinsi di Indonesia. Penyerahan ini dilaksanakan atas komitmen pemerintah mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh tanah air.

Presiden mengatakan Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebesar 5,4 juta pada 2017, 9,3 juta sertifikat di 2018, dan 9 juta sertifikat pada 2019. Pada 2020 ini akibat pandemi Covid-19 dari target 11 juta sertifikat, realisasinya adalah 6,8 juta.

Presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran ATR/BPN atas kerja keras dalam menyelesaikan target yang telah diberikan khususnya dalam menerbitkan sertifikat tanah ini.

Kepala Kantor Wilayah BPN Babel, Iskandar Syah berharap agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi membantu kantor pertanahan di seluruh kabupaten/kota, untuk menyukseskan program ini.

Ikut hadir dalam kegiatan ini Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, staf kepresidenan; Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar Adnan, Kepala Biro Pemerintahan Babel, Kurniawan, dan perwakilan penerima sertifikat tanah.

Berita terkait

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

1 hari lalu

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK

Baca Selengkapnya

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

6 hari lalu

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

Usai Harvey Moeis, Kejagung kembali menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

8 hari lalu

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

Kuasa hukum Direktur PT Refined Bangka Tin memberi penjelasan soal smelter timah PT RBT yang disita oleh Kejagung.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

9 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

10 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

31 hari lalu

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Geledah Rumah Harvey Moeis dan Blokir Rekeningnya

31 hari lalu

Kejaksaan Agung Geledah Rumah Harvey Moeis dan Blokir Rekeningnya

Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Moeis.

Baca Selengkapnya

Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi

32 hari lalu

Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi

Aktivitas tambang timah oleh PT Timah dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Robert Bonosusatya alias RBT dalam Pusaran Korupsi PT Timah Tbk yang Rugikan Negara Rp 271 triliun

33 hari lalu

Robert Bonosusatya alias RBT dalam Pusaran Korupsi PT Timah Tbk yang Rugikan Negara Rp 271 triliun

Nama Robert Bonosusatya alias RBT mengapung beriringan dengan terkuaknya belasan tersangka dalam dugaan korupsi di PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun, Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Operator untuk Bos Besar

33 hari lalu

Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun, Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Operator untuk Bos Besar

Lemtaki menduga suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Helena Lim sekasar operator dalam korupsi tambang timah senilai Rp 271 triliun.

Baca Selengkapnya