Besok, Jokowi akan Serahkan Bansos Covid-19 Periode 2021

Minggu, 3 Januari 2021 17:02 WIB

Warga mengangkut paket bantuan sembako Presiden yang akan didistribusikan di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2020. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, klaster perlindungan sosial, yang direalisasikan melalui berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memimpin penyerahan bantuan sosial atau bansos Covid-19 periode 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 3 Januari 2020.

"Betul, pukul 14.00," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy lewat pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 3 Januari 2020.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono juga mengonfirmasi agenda tersebut. "Penyerahan Bansos 2021 yang berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, dan PKH," ujar Heru.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tubagus Achmad Choesni menyebut peluncuran penyaluran bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online.

Peluncuran bansos, kata Choesni, akan dilakukan secara terpadu yang terdiri dari program bansos reguler dan non-reguler. Untuk bansos reguler antara lain; Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako kepada 18,8 juta KPM yang disalurkan oleh Himbara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta diskon listrik pengguna 450 VA dan 900 DTKS melalui sistem PLN jika pasca bayar atau pemberian token listrik bila pra bayar.

Advertising
Advertising

Sedangkan program bansos non-reguler dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang telah diberikan di tahun 2020, tetap dilanjutkan pemberiannya tahun 2021. Program bansos tersebut antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM yang disalurkan PT Pos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 8 juta KPM yang disalurkan oleh pemerintah desa.

Sehubungan dengan itu, Deputi Choesni memberikan arahan kepada kementerian terkait agar dapat mempersiapkan dengan matang berbagai hal teknis seperti mekanisme penyaluran, data KPM, peta penyaluran bansos, pagu anggaran, SDM pelaksana penyalur dan pengawal bansos, dan lainnya.

"Apa yang kita kerjakan untuk 2021 ini harus lebih baik daripada pelaksanaan 2020. Walaupun memang kita masih menghadapi tantangan Covid-19, tapi kita harus melaksanakan ini dengan baik," tuturnya.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

10 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

12 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

13 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

14 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

14 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

14 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

14 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

14 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya