Kasus Bansos Covid-19, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Direktur PT Bumi Pangan Digdaya

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengangkat paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Boyamin menyerahkan paket bansos tersebut sebagai sampel barang bukti terkait kasus korupsi bansos Covid-19 yang turut menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. TEMPO/Imam Sukamto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengangkat paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Boyamin menyerahkan paket bansos tersebut sebagai sampel barang bukti terkait kasus korupsi bansos Covid-19 yang turut menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur PT Bumi Pangan Digdaya, Achmad Gamaludin Moeksin atau Agam, pada hari ini, Selasa, 29 Desember 2020. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, Agam bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AIM (Ardian IM)," ujar Ali melalui keterangan tertulis pada Selasa, 29 Desember 2020.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta dari pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

    Juliari dan tim khusus bentukannya itu menunjuk dua pengusaha Ardian dan Harry sebagai perusahaan penyedia Bansos Covid-19 di kawasan Jabodetabek. KPK menduga Juliari memungut Rp 10 ribu dari paket bahan seharga Rp 300 ribu. KPK menduga Juliari sudah menerima Rp 17 miliar dari dua kali penyaluran bansos di Jabodetabek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.