Choesni memaparkan, peluncuran penyaluran bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online. Peluncuran ini pun akan langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diikuti oleh para menteri, kepala lembaga, dan pihak terkait lainnya.

"Rencana launching akan diprioritaskan pada tanggal 8 Januari 2020 dan paling telat pertengahan Januari, yakni; 14 Januari 2020," ujar Choesni seperti dikutip dari laman resmi kemenkopmk.go.id, Ahad, 3 Januari 2020.

Penyaluran bansos pada awal tahun ini diharapkan dapat mengungkit kemampuan ekonomi, daya beli masyarakat, dan konsumsi rumah tangga masyarakat.

Rencananya, lanjut Choesni, peluncuran bansos akan dilakukan secara terpadu yang terdiri dari program bansos reguler dan non-reguler. Untuk bansos reguler antara lain; Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako kepada 18,8 juta KPM yang disalurkan oleh Himbara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta diskon listrik pengguna 450 VA dan 900 DTKS melalui sistem PLN jika pasca bayar atau pemberian token listrik bila pra bayar.

Sedangkan program bansos non-reguler dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang telah diberikan di tahun 2020, tetap dilanjutkan pemberiannya tahun 2021. Program bansos tersebut antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM yang disalurkan PT Pos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 8 juta KPM yang disalurkan oleh pemerintah desa.

Sehubungan dengan itu, Deputi Choesni memberikan arahan kepada kementerian terkait agar dapat mempersiapkan dengan matang berbagai hal teknis seperti mekanisme penyaluran, data KPM, peta penyaluran bansos, pagu anggaran, SDM pelaksana penyalur dan pengawal bansos, dan lainnya.

"Apa yang kita kerjakan untuk tahun 2021 ini harus lebih baik daripada pelaksanaan tahun 2020. Walaupun memang kita masih menghadapi tantangan Covid-19, tapi kita harus melaksanakan ini dengan baik," tuturnya.