TEMPO.CO, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengingatkan potensi ancaman bahaya pertahanan nasional setelah penemuan drone bawah laut (UUV) di dekat Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, pada akhir tahun lalu.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, mengatakan drone mengumpulkan data-data karakteristik perairan. Bila terkait pertahanan, maka ia khawatirkan data tersebut dapat menjadi celah pertahanan yang besar.

"Bayangkan saja saat perang kapal selam, mereka mampu menempatkan posisi memaksimalkan deteksi sonar, sedangkan kita mungkin belum. Jadi secara tidak langsung tentu ada dampak terhadap pertahanan," kata Wisnu saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Januari 2021.

Wisnu mengatakan secara strategis drone bisa mengumpulkan data karakter hidrografi dan oseanografi terkait pengoperasian kapal selam. Karena sensor sonar, efektivitasnya ditentukan oleh pengetahuan akan karakter propagasi gelombang suara yang merupakan elemen utama sonar.

Ia mengatakan Bakamla akan secara khusus membahas temuan ini. "Rencana Senin akan ada pembahasan terkait hal tersebut," kata Wisnu.

Wisnu menyebut temuan semacam ini sebenarnya bukan yang pertama. Sejak 2015, ia mengatakan kerap ditemukan drone serupa di pesisir laut Natuna Selatan. Kepala Bakamla Laksda Aan Kurnia, disebut kerap menemukan drone semacam ini pada saat ia masih menjabat sebagai Pangarmada.

Laporan pun sudah pernah dikirim ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan serta ke Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

"Memang tidak ada yang secara resmi mengakui drone tersebut, tetapi dapat diduga dilepaskan oleh kapal-kapal survei yang melakukan lintas laut di alur laut kepulauan Indonesia," kata Wisnu.

Ia mengatakan dibutuhkan sistem integrasi informasi untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis resiko-resiko pelanggaran. Saat ini, Wisnu masih mengusahakan keberadaan sistem tersebut.

"Bakamla sebenarnya menghendaki membangun sistem seperti e-tilang di darat. Namun, butuh effort karena benar-benar butuh keterbukaan info dari kementerian atau lembaga seperti bea cukai, imigrasi, hubla, dan lain-lain," kata Wisnu.