TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bakal sesegera mungkin menggelar rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian Wali Kota Tri Rismaharini atau Risma yang telah diangkat menjadi Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan Adi tersebut menanggapi terbitnya surat kawat Kementerian Dalam Negeri dan surat Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana sebagai Pelaksana Tugas wali kota. Radiogram Kemendagri juga memerintahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menyelenggarakan rapat paripurna tentang usulan pemberhentian Risma.

Adi akan mengecek ke Sekretariat DPRD dulu apakah surat Kemendagri dan surat Gubernur Khofifah itu telah sampai ke meja Dewan. Sebab, karena sedang libur cuti bersama, kata dia, petugas Sekretariat DPRD tidak ada yang masuk kerja.

"Tapi Senin 28 Desember kami berencana ada sejumlah rapat, diantaranya rapat pimpinan. Kalau ada surat kawat dari Kemendagri itu, tentu akan menjadi salah satu pembahasan," kata Adi saat dihubungi Kamis, 24 Desember 2020.

Dia menuturkan, karena sifat surat kawat tersebut urgen, maka DPRD Surabaya akan menyikapi sesegera mungkin seperti perintah Kemendagri. "Termasuk menggelar rapat paripurna tentang usulan pemberhentian Ibu Wali Kota Tri Rismaharini ke Kemendagri," tutur Adi.

Sebelumnya Gubernur Khofifah menyatakan telah menujuk Wishnu Sakti sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini. Penunjukan itu dilakukan setelah dia menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri nomor 131.35/7002/OTDA. Selanjutnya, Gubernur Khofifah menerbitkan Surat Perintah bernomor 131/1143/011.2/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember.

"Dengan terbitnya surat perintah tersebut, maka Whisnu Sakti yang semula menjadi Wakil Wali Kota Surabaya, resmi menjadi Plt per hari ini, Kamis, 24 Desember," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya melalui keterangan tertulis.

Khofifah berujar radiogram Kemendagri diterima resmi Pemprov Jawa Timur pada Rabu malam, 23 Desember. Dalam surat tersebut ada dua perintah yang diberikan kepada Khofifah.

Pertama, menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai pelaksana tugas wali kota. Kedua, segera menyelenggarakan rapat paripurna tentang usul pemberhentian Wali Kota Surabaya dan usulan mengangkat wakil wali kota sebagai wali kota.