Kaleidoskop 2020: 10 Momen Politik Dari Harun Masiku Hingga Reshuffle Kabinet
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Aditya Budiman
Kamis, 24 Desember 2020 12:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2020 akan berakhir dalam hitungan hari. Sepanjang tahun ini, ada sejumlah peristiwa politik yang penting dan menarik perhatian publik.
Mulai dari kasus korupsi yang menyeret nama petinggi partai, ramai-ramai pendengung alias buzzer di lingkaran Istana. Lalu rancangan undang-undang kontroversial yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, hingga gelaran Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Berikut sepuluh peristiwa politik sepanjang 2020 yang dirangkum Tempo.
1. Heboh Suap PAW Caleg PDIP Harun Masiku
Awal tahun 2020, publik dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Ia diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum--kini mantan--Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
KPK menetapkan empat tersangka, yakni Wahyu, Harun, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saiful Bahri. Kecuali Harun, tiga orang itu sudah divonis bersalah dan dipenjara. Namun Harun belum juga tertangkap oleh penegak hukum.
Kasus Harun merebak di tengah gelaran Rapat Kerja Nasional PDIP pada 8-10 Januari 2020. Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan terseret dalam pusaran kasus dan sempat disebut-sebut hendak ditangkap KPK. Hasto membantah terlibat suap Wahyu Setiawan, baik sebagai penyandang dana maupun pemberi perintah.
2. Pengesahan Perpu Covid-19
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pada awal April 2020, perpu ini diajukan ke DPR untuk dibahas. Kritik mengalir lantaran beleid ini dianggap memuat pasal kekebalan hukum bagi pelaksana perpu dalam kebijakan penanganan Covid-19.
Protes juga datang dari para politikus Senayan. Meski begitu, pada 12 Mei 2020, DPR menerima perpu tersebut dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Aturan ini diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Sejak berbentuk perpu maupun undang-undang, beleid ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini ada tujuh pemohon uji materi UU tersebut di MK.
3. Ramai-ramai RUU HIP
Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang menuai protes publik. Diinisiasi oleh Fraksi PDIP, RUU ini mulai dibahas sejak Februari 2020. Medio tahun ini, publik mulai bereaksi keras lantaran RUU HIP dianggap ingin memeras Pancasila menjadi ekasila dan trisila. Poin lain yang menjadi sorotan adalah tak dicantumkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme serta pembubaran Partai Komunis Indonesia.
Sejumlah aksi demonstrasi digelar dalam rangka menolak RUU HIP, salah satunya oleh kelompok gabungan ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Dalam aksi Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan Kompleks DPR/MPR pada Rabu, 24 Juni 2020, terjadi insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan.
Pertengahan Juli 2020, pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pengganti RUU HIP. Isi draf RUU ini berbeda dengan RUU HIP, yakni hanya berfokus pada penguatan kelembagaan BPIP. Namun hingga kini, nama RUU HIP bahkan masih tercantum sebagai usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
<!--more-->
4. Ramai-ramai Buzzer Jokowi
Agustus hingga September lalu, isu tentang pendengung alias buzzer menyeruak di publik. Istana diduga menggunakan jasa pemengaruh (influencer) dan buzzer untuk menggaungkan sejumlah isu di media sosial. Penelusuran Majalah Tempo menemukan buzzer bergerak di isu pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi UU KPK pada 2019, perombakan kabinet, penanganan pandemi Covid-19, hingga UU Cipta Kerja.
Kampanye mendukung RUU Cipta Kerja oleh para pesohor ini dilakukan dengan tagar #IndonesiaButuhKerja lewat media sosial. Musikus Ardhito Pramono mengaku mendapat Rp 10 juta untuk setiap unggahan. Beberapa pesohor belakangan mengaku tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan ternyata terkait dengan RUU Cipta Kerja. Ardhito Pramono, misalnya, mengaku merasa ditipu. Ardhito dan sejumlah pesohor mengaku mengembalikan uang honor yang mereka terima.
5. Revisi UU MK
DPR dan pemerintah merevisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam proses yang berlangsung cepat dan tertutup. Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU MK hanya berlangsung selama tiga hari sebelum RUU MK akhirnya disahkan pada 1 September 2020. Salah satu poin revisi yang disorot ialah perpanjangan masa jabatan hakim hingga usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tak melebihi 15 tahun.
Sejumlah pakar hukum tata negara menilai poin revisi ini tak sesuai dengan kebutuhan MK. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan dicurigai justru menjadi 'gula-gula' DPR dan pemerintah untuk hakim MK yang menjabat saat ini. Poin revisi juga diduga merupakan hasil kajian MK di era kepemimpinan Arief Hidayat. Ketika dikonfirmasi, Arief menolak berkomentar lantaran hasil revisi ini berpotensi menjadi perkara di MK.
Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar mengatakan revisi UU MK ini patut dicurigai terkait dengan sejumlah undang-undang kontroversial yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Contohnya adalah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Cipta Kerja (ketika itu masih RUU). “Patut dicurigai karena banyak RUU bermasalah yang di-propose DPR yang akan diuji di MK,” kata Erwin pada Kamis, 27 Agustus 2020.
6. Megawati Menyentil Milenial
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menyentil generasi milenial dalam pidatonya di momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Mengaku meminta agar Presiden Joko Widodo tak memanjakan generasi Y ini, Megawati juga mempertanyakan sumbangsih milenial untuk bangsa. Menurut Megawati, generasi milenial hanya bisa berdemonstasi, salah satunya demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020.
Pernyataan Presiden kelima RI ini ramai dikritik publik. Ia dianggap menafikan banyak generasi muda yang berkontribusi bagi bangsa, termasuk lewat demonstrasi menolak undang-undang yang dinilai akan merugikan rakyat banyak. Meski begitu, Megawati tetap menyinggung sumbangsih milenial ini dalam sejumlah pidatonya yang lain.
7. Insiden Puan Matikan Mic dan Sumbar Pendukung Pancasila
Ketua DPR Puan Maharani tersangkut dua insiden kontroversial sepanjang tahun 2020 ini. Insiden pertama adalah ucapan terkait "Sumatera Barat dan Pancasila" pada 2 September lalu. Ketika mengumumkan daftar pasangan calon yang diusung PDIP di Pemilihan Gubernur Sumbar 2020, Puan tiba-tiba menyampaikan harapan agar provinsi tersebut menjadi pendukung Pancasila.
Sejumlah politikus asal Sumatera Barat berekasi. Buntutnya, calon gubernur-wakil gubernur Sumbar yang diusung PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni akhirnya mengembalikan surat dukungan pencalonan. Akhirnya, partai banteng pun tak bisa mengikuti pemilihan gubernur Sumbar.
Insiden kedua adalah saat Puan kedapatan mematikan mikrofon politikus Demokrat saat interupsi di rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. PDIP menyatakan aksi itu lantaran diminta oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
<!--more-->
8. Pengesahan UU Cipta Kerja dan Aksi Demonstrasi
DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020, atau setelah enam bulan pembahasan dimulai di Senayan. RUU Cipta Kerja tetap disahkan kendati banjir kritik publik atas proses yang dianggap cacat formil. Banyak pihak menilai DPR dan pemerintah tak transparan dan tergesa-gesa membahas rancangan aturan sapu jagat tersebut, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Setelah disahkan pun sejumlah kejanggalan terus ditemukan. Mulai dari naskah yang tak diungkap ke publik dengan alasan masih dirapikan, beredarnya beberapa versi naskah dengan jumlah halaman berbeda-beda, hingga tercantumnya pasal yang seharusnya tidak ada. Bahkan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan, ditemukan adanya kesalahan pengetikan. Bukan cuma cacat formil, substansi UU Cipta Kerja juga dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Kelompok buruh, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil menolak dengan menggelar serangkaian aksi demonstrasi di banyak daerah. Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Amnesty International Indonesia mencatat 402 orang menjadi korban kekerasan polisi dalam aksi di 15 provinsi. Saat ini, sejumlah kelompok sedang menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
9. Pilkada 2020
Pemilihan Kepala Daerah 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19 meski banyak pihak menyarankan agar hajatan politik ini ditunda. Sebab, gelaran pilkada dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Pemerintah dan DPR beralasan tak ada kepastian kapan pagebluk akan berakhir. Penundaan pilkada dianggap justru akan menimbulkan kekosongan kepemimpinan di daerah. Alhasil, pemungutan suara tetap berlangsung pada 9 Desember lalu.
Berlangsung di 270 daerah, Pilkada 2020 diikuti oleh 700 lebih pasangan calon. Ada sejumlah isu yang disorot di Pilkada 2020, mulai dari banyaknya pelanggaran baik protokol kesehatan, politik uang, hingga netralitas ASN; maraknya calon tunggal yang juga diprediksi memenangi pemilihan; dan berkuasanya dinasti politik. Putra dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution maju menjadi calon wali kota Solo dan Medan. Keduanya juga tercatat memenangi pemilihan merujuk hasil perhitungan KPU.
10. Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi melakukan kocok ulang kabinet untuk pertama kalinya selama 14 bulan pemerintahan periode kedua. Selain mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial yang kosong ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi, Jokowi juga mencopot sejumlah pembantunya. Mereka yang terdepak ialah Terawan Agus Putranto, Agus Suparmanto, Fachrul Razi, dan Wishnutama.
Posisi Menteri Kesehatan kini dijabat Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan diisi M. Lutfi, Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama, dan Sandiaga Uno didapuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Edhy Prabowo digantikan Sakti Wahyu Trenggono, sedangkan Juliari digantikan kolega satu partainya Tri Rismaharini. Jokowi juga melantik lima orang wakil menteri.
Pengamat menilai, Presiden Jokowi masih terpaku pada perwakilan partai dalam melakukan reshuffle. "Ini reshuffle yang win-win solution, tidak mengurangi jatah partai," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Selasa, 22 Desember 2020.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | TEMPO.CO | KORAN TEMPO | MAJALAH TEMPO
