Sejumlah petinggi PPP sebelumnya mengatakan Suharso memang mengantongi dukungan Istana untuk menjadi ketua umum definitif PPP. Ketua DPP PPP yang juga Ketua Steering Committe Muktamar PPP, Syaifullah Tamliha tak membantah bahwa bandul Istana turut menentukan pemilihan Ketua Umum PPP.

"Kami enggak tahu dan enggak pernah tanya ke Istana. Namun rumor yang beredar memang ada kabar tersebut, tapi kami SC enggak pernah konfirmasi ke Istana," ujar Tamliha kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.

Meski begitu, Tamliha meyakini siapa pun yang terpilih akan tetap konsisten dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tamliha mengatakan Muktamar PPP akan merekomendasikan dan menyatakan sikap politik tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan ia adalah koordinator tim perumus rekomendasi dan pernyataan politik itu. "Siapa pun yang terpilih dia terikat dengan keputusan tersebut," ujar Tamliha.

Namun, Tamliha tak menampik adanya permintaan untuk aklamasi. Ia berujar panitia akan memfasilitasi apa pun keputusan muktamirin, baik aklamasi maupun voting. "Terserah muktamirin, kami menyiapkan dua opsi," ujar dia.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Ihwal adanya kemungkinan aklamasi ini, Taj Yasin Maimoen mengingatkan PPP adalah partai Islam yang menjunjung demokrasi. Ketua DPC PPP Jepara ini mengatakan alasan maju sebagai calon ketua umum lantaran ada dorongan dari para kiai, nyai, dan para habib.

Yasin berujar para pengurus DPC dan DPW PPP juga menginginkan adanya perubahan di partai berlambang ka'bah. Salah satunya, PPP diharapkan lebih dekat dengan pondok pesantren dan pemilih. "Partai ini adalah partai Islam yang menjunjung demokrasi, maka partai ini dalam pemilihan kalau bisa bukan aklamasi," ujar Yasin kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.

Yasin mengakui harus meyakinkan muktamirin dalam kontestasi pemilihan ketua umum nanti. Meski begitu, ia percaya muktamirin PPP memahami siapa yang lebih paham dan dekat dengan konstituen.

Yasin mengatakan dua modal ini diperlukan jika PPP masih ingin lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Pemilu 2020. "Banyak pengamat mengatakan Muktamar PPP IX 2020 ini apabila salah memilih ketua akan hilang di tahun 2024. Semoga saja dan harapan saya 2024 tetap lolos."

Tempo menghubungi Suharso Monoarfa untuk mengonfirmasi ihwal kemungkinan aklamasi dan dukungan Istana ini, tetapi belum direspons.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

• Sebelumnya
• 1
• 2