TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menampik isu yang berkembang di media sosial bahwa penerima vaksin Covid-19 gratis hanya bagi yang memiliki kartu BPJS alias peserta BPJS aktif.

"Vaksinasi ini untuk semua rakyat, tanpa terkecuali. Dan juga tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu, yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS. Ndak. Semuanya bisa mengikuti, tapi nanti memang diatur kelurahan atau puskemas sekitar," ujar Jokowi saat memberikan bantuan modal kerja kepada masyarakat, disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 18 Desember 2020.

Untuk itu, Jokowi berharap seluruh masyarakat nantinya bersedia disuntik vaksin. "Saya harapkan semuanya mau tidak ada yang menolak. Karena MUI sudah ikut sampai di pabriknya. Dan nanti apa dari MUI juga akan mengeluarkan (fatwa) mengenai kehalalan dari vaksin itu," ujar Jokowi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020, pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac asal Cina telah tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu. Namun, proses vaksinasi masih harus menunggu emergency use authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat dari BPOM. Sementara BPOM, juga masih menunggu hasil uji klinis fase III vaksin Sinovac yang dilakukan oleh PT Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjajaran (Unpad) menyebut hasil uji klinis fase III vaksin buatan Sinovac baru bisa diumumkan paling cepat pada akhir Januari 2021. Setelah hasil tahapan uji klinis diketahui, tim akan melapor kepada BPOM. Lalu, BPOM akan mengeluarkan izin. Lantas, proses vaksinasi baru bisa dilakukan.

"Tahap awal akan diberikan kepada tenaga kesehatan, artinya seluruh komponen tenaga medis termasuk tenaga penunjang. Nah, ini akan fokus di Jawa-Bali dulu karena mengingat kasus di tujuh provinsi tinggi," ujar Juru bicara pemerintah untuk vaksin Covid-19, Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi daring, Sabtu, 12 Desember 2020.