Indo Barometer Nilai Sandiaga Uno Berpotensi Jadi Menteri Kelautan

Reporter

Antara

Jumat, 18 Desember 2020 08:52 WIB

Sandiaga Uno sebelum sidang mempertahankan disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor manajemen, Sabtu, 25 Juli 2020. Foto IG @sandiuno.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyebutkan beberapa nama yang berpotensi menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat dugaan kasus korupsi. Salah satu nama yang muncul ialah Sandiaga Uno.

Qodari menjelaskan ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi menteri yang duduk di kabinet, yakni kompetensi atau profesionalisme dan akomodasi politik. Hal tersebut disampaikan Qodari saat FPCI Virtual Publik Discusion: Indonesia's Economic and Political Outlook 2021, Kamis kemarin.

Dalam konteks itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara jelas merupakan bagian dari akomodasi politik terhadap Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai politik. "Edhy dipilih sendiri oleh Prabowo dan Juliari juga dipilih oleh Megawati," katanya.

Ia menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat dua menteri, yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, menurut dia, tidak akan mempengaruhi pemerintahan selama Presiden Jokowi tidak mengganti dengan orang dari parpol lain di luar Gerindra dan PDIP atau tanpa persetujuan Prabowo dan Megawati.

Namun, menurut Qodari, tidak mudah bagi Prabowo untuk memilih pengganti Edhy Prabowo karena punya kedekatan secara pribadi dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Qodari yakin jika pengganti Edhy sebagai menteri akan tetap berasal dari Partai Gerindra. Demikian pula dengan pengganti Juliari yang juga berasal dari PDI Perjuangan.

Ia menyebutkan Fadli Zon dan Sugiono memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan menteri, tetapi secara struktural jabatan di Partai Gerindra ada juga nama Ferry Juliantono yang juga berpeluang. Akan tetapi, Qodari berpendapat akan sangat menarik jika Sandiaga Uno yang dipilih karena secara pribadi populer dan juga merupakan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Jika Sandiaga Uno menjadi menteri, kata dia, kabinet akan lebih populer dan lebih dari itu Sandiaga sangat kaya sehingga tidak akan terjerat skandal korupsi untuk sekadar membeli barang mewah.

Sementara untuk pengganti Juliari sebagai Mensos, Qodari menyebutkan, bahwa Juliari adalah pengurus pusat DPP PDI Perjuangan dan berasal dari Sumatera Utara. Selain politik, kata dia, kabinet juga merepresentasikan etnis di Indonesia sehingga pengganti Juliari kemungkinan juga akan berasal dari Sumatera Utara dan memiliki jabatan di kepengurusan pusat parpol, seperti Eriko Sotarduga dan Sukur Nababan.

Namun, ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan nama lain yang dipilih, seperti Ribka Tjiptaning yang selama ini bertanggung jawab atas masalah kemasyarakatan di PDI Perjuangan. Bisa juga, kata Qodari, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang belakangan ini banyak diperbincangkan menjadi Menteri Sosial dan memang potensial. Sebab Megawati sangat memercayai Risma sebagai sosok pekerja keras.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya