TEMPO.CO, Jakarta - Alumni Universitas Trisakti yang tergabung dalam Barisan relawan Trisakti untuk Indonesia (TUI) bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. pada Selasa, 15 Desember 2020. Ketua Umum TUI Muhanto Hatta mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah isu terkini, di antaranya persoalan intoleransi, radikalisme, dan upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19.

"Kami berdiskusi dengan Pak Mahfud Md perihal situasi nasional yang berkembang saat ini. Diskusi berlangsung santai dan kekeluargaan," kata Muhanto dalam keterangan tertulisnya.

Muhanto menuturkan, TUI menyampaikan bahwa pemerintah harus bergerak cepat menangani permasalahan intoleransi dan radikalisme. Mereka berpendapat semua jenjang sudah terdampak persoalan ini, mulai dari kalangan anak sekolah, guru, hingga mahasiswa, aparatur sipil negara, bahkan pegawai perusahaan pelat merah.

Muhanto juga menyinggung keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memprovokasi. Dia meminta pemerintah menegakkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas. Menurut dia, tak boleh ada tempat untuk ormas-ormas yang tak berpihak pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Muhanto berpendapat setiap gerakan radikalisme dan intoleran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dia beralasan, hal ini juga sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang dibutuhkan agar Indonesia menjadi negara maju pada 2030.

"Memudarnya budaya lokal dengan mengatasnamakan agama, adanya ormas yang tidak mempunyai badan hukum yang justru memprovokasi dan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa merupakan hal yang harus kita waspadai," ujar dia.

Adapun ihwal penanganan pandemi Covid-19, Muhanto menyatakan TUI mendukung setiap kebijakan pemerintah. Dia berharap pemerintah fokus dalam persiapan penyediaan vaksin Covid-19 agar dapat berjalan efektif. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan ekonomi di tengah pandemi saat ini.

"Usaha pemerintah agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi adalah upaya yang luar biasa agar ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bukan hal yang mudah menjalankan keduanya," ucapnya.

Dalam pertemuan ini, TUI juga mengusulkan agar pemerintah memasukkan kembali program Pendidikan Pancasila sebagai prasyarat menempuh pendidikan tinggi dan mencari pekerjaan. TUI mendukung dan berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat lebih berperan terkait hal ini.